JAKARTA – PT Sucofindo akan masuk ke bisnis baru di era transisi energi dengan menjadi salah satu pemain utama yang memiliki jasa melakukan penilaian terhadap nilai karbon.

Jobi Triananda Hasjim, Direktur Utama Sucofindo, mengungkapkan Sucofindo akan menjadi pihak yang akan memvalidasi dan verifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik Pertamina yang menghasilkan kredit karbon yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

“Validasi dan verifikasi, pembangkit listrik (PLTG)  Pertamina Lahendong Unit 5 dan 6 itu bisa mengabsord CO2, nanti nilainya akan dijual di IDX bursa karbon, Pertamina Hulu Energi yang ambil, karena mereka keluarkan flare (emisi),” kata Jobi kepada Dunia Energi disela pelaksanaan IOG 2023 di Nusa Dua, Bali pekan lalu.

Menurut Jobi, kini Indonesia mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian nilai karbon. Perusahaan di berbagai sektor, tidak hanya sektor energi tidak perlu repot-repot mengurus penilaian karbon jauh-jauh ke luar negeri.

“Ini positif banget, perusahaan lain bisa kerja sama dengan Sucofindo, kalau kemarin-kemarin itu harus keluar negeri untuk validasi dan verifikasi sekarang di dalam negeri sudah ada, lebih murah, sudah terdaftar KLHK dan aturan yang belaku di Indonesia,” ungkap Jobi

Bursa karbon akan diluncurkan secara resmi pada tanggal 26 September 2023. Rencananya Presiden Joko Widodo akan langsung meresmikan bentuk bisnis berkelanjutan yang baru ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun telah resmi ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penyelenggara bursa karbon.

OJK pun telah menerbitkan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023) sebagai aturan teknis dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023.

Melalui Bursa Karbon tersebut, Indonesia mampu mengambil peran lebih besar dalam upaya pengendalian dampak perubahan iklim secara global.

Platform perdagangan karbon yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2022 ini akan memainkan peran penting mengingat Indonesia merupakan negara yang hampir 70% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berbasis pada sektor alam. (RI)