JAKARTA – Pemerintah menjanjikan akan mengevaluasi harga Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai bagian dari upaya untuk memuluskan rencana penyediaan satu nozzle BBG disetiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan untuk bisa mendorong penggunaan lebih luas sudah sewajarnya harga BBG ditetapkan lebih rendah dari harga BBM, terutama premium. Namun jika dipatok terlalu rendah, investasi BBG justru tidak akan dilirik investor.

Pemerintah berkomitmen segera mencari solusi terbaik dalam penetapan harga yang berkeadilan, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Saat ini harga BBG yang dipatok pemerintah sejak 2010 sebesar Rp 3.100 per liter setara premium (lsp).

“Harganya mengikuti harga BBM, perhitungannya itu per liter premium mestinya lebih rendah Rp 1.000. Nanti harganya diatur lagi,” kata Jonan di Jakarta.

Pemerintah tengah menggodok regulasi baru terkait kewajiban setiap SPBU untuk menyediakan nozzle BBG minimal satu unit. Kewajiban untuk menyediakan BBG nantinya tidak hanya bagi SPBU milik PT Pertamina (Persero), namun untuk seluruh SPBU, termasuk yang dikelola swasta atau perusahaan yang berbisnis bahan bakar di tanah air.
Menurut Jonan, pelaksanannya tidak akan berlangsung serentak. Pemerintah menyadari kesiapan infrastruktur menjadi salah satu tantangan yang harus dilalui. Karena itu penerapannya pun akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada daerah yang sudah memiliki kesiapan infrastruktur terlebih dulu.
“Ini bertahap, misalnya DKI Jakarta dalam waktu enam bulan. Nanti Jabodetabek sembilan bulan, Jawa Bali 12 bulan, dan Sumatera 16 bulan. Ini lagi di list, akhirnya semua SPBU akan punya satu nozzle,” ungkap dia.
Program konversi bahan bakar sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, namun realisasinya hingga saat ini belum signifikan. Ketidaktersedian SPBG menjadikan program ini terus terbengkalai.

Jonan menegaskan tidak akan mengabaikan momentum konversi energi yang sedang gencar digalakkan pemerintah. Untuk itu dengan adanya regulasi yang sedang digodok serta komitmen pemerintah mengevaluasi harga BBG diharapkan ada stimulus positif bagi konsumsi BBG masyarakat. Industri otomotif diharapkan akan ikut serta dengan menyediakan kendaraan berbahan bakar gas.

“Sesuai arahan Pak Presiden kita untuk tingkatkan daya saing dan untuk juga mendukung pengedalian lingkugan hidup dan perubahan iklim memang perlu ada konversi energi,” tandas Jonan.(RI)