JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan Tahun 2024 saatnya mempertegas berbagai tantangan yang semakin komplek, dan menuntut kerja administrasi yang harus dirasakan oleh masyarakat. Artinya, semua unit Eselon I harus memiliki hasil kerja yang berdampak ke masyarakat.

Keberhasilan tata kelola tak lagi hanya bisa diukur pada kebenaran administrasi semata. Untuk kondisi saat ini, Menteri Siti mengatakan hal itu tak lagi cukup. Hasil kerja harus juga mengalir dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Kerja birokrasi harus semakin dekat dengan society. Saya menyebutnya sebagai akuntabilitas publik. Begitulah hasil kerja birokrasi itu harus diukur,” ujar Menteri Siti saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (10/1).

Siti juga mengatakan bahwa birokrasi itu mempunyai karakternya sendiri. Society pun mempunyai tuntutannya sendiri. Sementara, KLHK adalah unit kerja yang birokrasinya harus paling dekat dengan society. Sehingga, hal tersebut tidak bisa dipungkiri.

Siti menyampaikan Pemerintah yang dengan operator pelaksanaannya antara lain ASN, regulasi dan budaya kerja, harus terus didorong perannya sebagai simpul negosiasi dari segala kepentingan, sekaligus sebagai penyangga stabilitas pemerintahan dan stabilitas negara.

“Dari sini saya hendak menekankan bahwa kerja kerja birokrasi pada akhirnya adalah menjaga konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi dan mengawal dampak pembangunan,” katanya.

Siti kembali menegaskan bahwa keseluruhan kerja diorientasikan kepada dampaknya bagi masyarakat. Bahwa konsep Reformasi Birokrasi kita adalah Reformasi Birokrasi yang bukan hanya tumpukan kertas, tetapi yang memberikan dampak pada masyarakat.

KLHK menerapkan bahwa kerja birokrasi dengan filing dan writing, artinya kerja dengan dokumen, ikatan khusus apalagi terkait perizinan mensyaratkan adanya hubungan hukum karena filing dan writing. Siti mengatakan kalau tidak ada filing atau writing, akan sulit diolah.

“Oleh karena itu, dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka konsep kerja filing and writing harus disesuaikan termasuk dengan konsep kerja digital saat ini,” ujarnya.

Siti mengungkapkan bahwa tahun 2024 telah ditargetkan pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 9 Januari kemarin sebagai “tahun jalan tol pelayanan publik” melalui sistem digital. Presiden Jokowi menargetkan hal tersebut harus sudah selesai pada bulan Juni 2024. Intinya bahwa Reformasi Birokrasi meliputi dimensi birokrasi berdampak. Birokrasi yang bukan hanya tumpukan kertas dan birokrasi yang lincah dan cepat.

Tantangan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu keterpaduan layanan digital yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah dipimpin Menpan RB dan para Menko terus mengupayakan hal tersebut yang disertai penegakan fondasi melalui berbagai regulasinya.

Sebagai kunci pengembangan dan pengelola, saat ini ada Tim Digital Indonesia yang disebut GOVTECH dengan orientasi kerja mendukung K/L sebagai penanggung jawab layanan (bukan mengambil alih); rekrutmen talenta digital terbuka; fokus sistem aplikasi digital prioritas, jaminan keberlanjutan digital prioritas dan penguatan kapabilitas keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

Pemerintah telah menyusun langkah-langkah percepatan tranformasi digital yang perlu diikuti dan disiapkan langkah-langkah dan operasionalnya. Begitu pun KLHK telah mengikuti dan mencoba menyesuaikan dengan maksud dan perkembangan tersebut.

“Menjelang akhir administrasi pemerintahan kabinet pada Oktober 2024, saya berharap kita bisa merampungkan segala kekurangan dalam prakteknya sampai dengan sekitar bulan Juli. Di Bulan Agustus sampai Oktober kita masih bisa kontrol, dan pada Bulan Oktober sudah bisa diestafetkan kepada administrasi pemerintahan yang baru,” ujar Siti.(RA)