JAKARTA– Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu prioritas program pro-rakyat di sektor ESDM. Menurut rencana, pada 2020 akan terbangun tambahan 293.533 Sambungan Rumah Tangga (SR) di 53 kota/kabupaten dengan dengan usulan anggaran sebesar Rp 3,52 triliun.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan usulan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut naik dari anggaran tahun ini.

“Usulan ini naik empat kali lipat dari pagu jargas tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp 799,96 miliar. Dengan tambahan ini total lebih dari 690 ribu rumah akan teraliri jargas pada tahun depan,” kata Agung di Jakarta dalam keterangan tertulis, Minggu (23/6).

Sebagai informasi, hingga akhir 2019 Kementerian ESDM akan menyelesaikan 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/kabupaten.

Sementara itu, total pembangunan jargas hingga 2018 adalah 325.852 SR yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Dengan penambahan pembangunan pada 2019 dan 2020, total akan terpasang 697.601 SR pada akhir 2020. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025.

Menurut¬†Agung, pembangunan jargas merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap penyediaan gas kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. “Kami asumsikan satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3 kg per bulan, maka jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu Metrik Ton (MT),” katanya.

Agung mengatakan, meskipun konsumen gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi langsung, harganya lebih murah dibandingkan LPG. Selain itu dari segi keamanan dan kenyamanan juga akan bertambah.

Dari sisi harga, di beberapa kota, Untuk Rumah Tangga (RT) -1 dan Pelanggan Kecil (PK) -1 sebesar Rp 4.250 per meter kubik lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 3 kilogram (kg) yang berkisar Rp5.013 sampai dengan Rp 6.266 per meter kubik. “Setidaknya, ini salah satu cara menekan angka subsidi LPG,” ujarnya. (RA)