JAKARTA – Jajaran direksi PT Pertamina (Persero) diminta tidak terlena dengan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai komisaris utama. Justru direksi harus mempunyai ketegasan sendiri dalam menjalankan program kerja perusahaan, termasuk dalam tranparansi di Pertamina yang selama ini dipertanyakan.

Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi sekaligus mantan anggota Tim Anti Mafia Migas, mengungkapkan kebijakan baru Pertamina yang mulai buka-bukaan terkait data impor minyak mentah, produk dan LPG merupakan dampak dari keberadaan Ahok di dalam manajemen. Namun direksi juga harus bisa berbuat hal serupa.

“Faktor Ahok punya peran yang signifikan dalam buka-bukaan di Pertamina, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Buka-bukaan saja tidak cukup, harus dibarengi dengan penempatan pengambilan keputusan yang berintegritas di semua lini,” kata Fahmy kepada Dunia Energi, Selasa (18/2).

Ahok, kata Fahmy juga jangan sampai bertindak sendiri dalam melakukan pengawasan di Pertamina. Ia harus bisa memaksa jajaran manajemen untuk terlibat dalam menekan sepak terjang para oknum mafia migas yang selama ini sudah menggerogoti Pertamina.

“Eksekutor menempatkan pengambil keputusan berintegritas di tangan direksi. Tapi Ahok sebagai komut bisa mendorong direksi to do so (untuk melakukan pengambilan keputusan). Bukan hanya arahan tapi insist direksi,” ujarnya.

Menurut Fahmy, dalam pemburuan rente, mafia migas memanfaatkan dua kelemahan tata keleola dan pengambil keputuaan yang tidak berintegritas.

Upaya Ahok untuk buka-bukaan dalam impor migas sebenarnya untuk menjadikan tata kelola lebih transparan. “Sehingga bisa memagari masuknya mafis migas,” kata Fahmy.

Wajah website Pertamina sejak minggu lalu memang berubah dengan adanya kanal khusus yang berisikan informasi tentang data impor minyak mentah, produk dan LPG. Cukup lengkap data yang dipaparkan. Mulai dari negara asal pensuplai, volume maupun jenis minyaknya.

Manajemen Pertamina mengaku data impor Migas dibuka kepada khalayak umum untuk pertama kalinya.

Fajriyah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina, mengatakan kebijakan pembukaan data impor dilakukan sesuai dengan arahan dari jajaran komisaris Pertamina.

“Ya baru kali ini kami sampaikan. Untuk meningkatkan transparansi informasi,” kata Fajriyah.(RI)