JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) mengakui adanya kekurangan pasokan listrik kepada masyarakat di wilayah Kalimantan dan Sulawesi dalam beberapa pekan terakhir. Namun kekurangan itu lebih disebabkan oleh masalah teknis.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM mengungkapkan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sulawesi tidak berkaitan dengan persoalan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) batubara.

Dia meminta persoalan pemadaman listrik dilihat secara objektif dan tidak terus dikaitkan dengan kebijakan RKB. Menurutnya, kondisi kelistrikan di masing-masing wilayah memiliki persoalan teknis yang berbeda.

“Nggak ada, apa urusannya lampu mati di Kalimantan sama di Sulawesi. Itu nggak ada urusannya sama RKAB,” ungkap Bahlil di komplek parlemen, Rabu (16/9).

Dalam beberapa bulan terakhir pemadaman listrik terjadi di Kalimantan dan Sulawesi. Selain kekurangan pasokan energi primer, kondisi yang sudah terjadi juga disebabkan oleh perbaikan beberapa pembangkit listrik.

Menurut dia, kondisi kelistrikan di Kalimantan dan Sulawesi memiliki persoalan tersendiri, terutama karena sistem kelistrikan di wilayah tersebut masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Karena di sana memang adalah PLTA, El Nino, kemudian airnya rendah,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan pembangkit dalam memasok listrik ke sistem. Selain persoalan debit air, terdapat pula penurunan kontribusi pembangkit lain dalam sistem kelistrikan di wilayah tersebut. “Kemudian kontribusi dari 400 MW tinggal aktif 250 MW. Jadi terjadi kekurangan di sana,” katanya.

Bahlil mengakui masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi pemerintah agar gangguan pasokan listrik tidak kembali terjadi. “Ini memang kesalahan kita juga. Antisipasi dari PLN harus kita lakukan,” ujar Bahlil. (RI)