MAGELANG – Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia kini naik kelas. Pemerintah menegaskan electric vehicle (EV) bukan hanya alat untuk mengejar target Net Zero Emission (NZE) 2060. Lebih dari itu, EV diposisikan sebagai pilar utama kemandirian ekonomi bangsa.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat kunjungan industri ke PT VKTR Sakti Industries di Magelang,(28/8).

“Ini adalah bukti bahwa Indonesia melaksanakan kerja ke arah net zero emission tahun 2060. Yaitu membangun suatu industri otomotif berbasis listrik yang tentu tidak mengeluarkan emisi seperti kendaraan konvensional berbahan bakar,” ujar Jumhur.

Menurutnya, arah ini sejalan dengan pesan Trisakti para pendiri bangsa, khususnya prinsip berdikari di bidang ekonomi yang kembali digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Jumhur menekankan, transformasi EV tidak boleh berhenti pada pergantian BBM ke baterai.

Pemerintah menargetkan pembangunan ekosistem yang lengkap, mulai dari manufaktur, riset dan inovasi, penguatan rantai pasok, hilirisasi mineral, pengembangan teknologi baterai, hingga penciptaan green jobs berkualitas.

“Konsistensi kebijakan mutlak diperlukan untuk mendongkrak investasi, memperkuat TKDN, dan memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global,” tegasnya.

Artinya, Indonesia tidak mau hanya jadi pasar. Tapi juga jadi pemain yang menguasai baterai, komponen, hingga teknologinya.

Di balik target besar itu, KLH/BPLH mengingatkan 2 hal krusial, yakni sosial dan keselamatan.

Pertama, warga sekitar pabrik harus dilibatkan sejak awal. Tujuannya agar investasi dapat kepercayaan publik dan dukungan masyarakat.

Kedua, budaya Zero Accident dan K3 harus jadi fondasi utama. Standar industri modern tidak bisa ditawar.

Sinergi ini disambut baik dunia usaha. Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut kunjungan ini terjadi 5 bulan setelah Presiden Prabowo meninjau langsung fasilitas VKTR.

“Ini merupakan upaya mandiri dari sisi industri dan juga dari aspek karbon bisa dikurangi, juga mengurangi subsidi bahan bakar, dan juga membuka lapangan kerja,” kata Anindya.

Ia mengapresiasi arah industrialisasi dari KLH/BPLH yang tidak hanya mengejar TKDN, tapi juga memastikan dampak lingkungan yang nyata.

Melalui sinergi lintas sektor, KLH/BPLH berkomitmen mengawal setiap investasi EV agar sesuai standar lingkungan, patuh hukum, dan memberi kesejahteraan sosial.

Tujuannya satu, yaitu memastikan target net zero emission 2060 atau lebih cepat benar-benar terwujud di bumi Nusantara. Bukan hanya lewat langit yang lebih bersih, tapi juga lewat industri nasional yang lebih kuat dan mandiri.(RA)