JAKARTA – Pengembangan Natuna D-Alpha memasuki babak baru, setelah pemerintah secara mendadak mengumumkan pemenang lelang blok migas tahun 2026 pada Kamis malam (17/9). Dalam pengumuman melalui website resmi Kementerian ESDM itu tertulis PT Nations Petroleum menjadi pemenang lelang blok Natuna D-Alpha.

Nation Petroleum sendiri tercatat merupakan salah satu anak usaha dari Arsari Group, perusahaan yang terafiliasi langsung dengan Hashim Djojohadikusumo, adik presiden Prabowo Subianto. Dalam website resmi Arsari Group terdapat informasi yang menyatakan bahwa “Minyak bumi tetap menjadi sumber daya penting dalam mendorong pertumbuhan Indonesia. Menyadari hal ini, Nations Petroleum berinvestasi pada teknologi ekstraksi dan pemulihan terbaru untuk memaksimalkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan berkontribusi terhadap masa depan energi yang lebih aman dan berkelanjutan”.

Nations Petroleum menjadi pemenang lelang dengan total nilai bonus tanda tangan US$200 ribu dan nilai komitmen pasti mencapai US$103.309.000. Adapun komitmen pasti tersebut diperuntukan untuk berbagai macam kegiatan seperti 3 Paket G&G Study, Akuisisi dan Processing Data Seismik 3D seluas 591 km2, 1 Pilot Unit Design and Engineering, 3 Paket CO2 Integrated Study, 1 Manufacturing, Procurement and Construction, 2 Paket EPC Design Cost, 1 Sumur Appraisal, 1 Sumur Eksplorasi, 1 Paket Operation, Multi-Mode Testing and Monitoring.

Ada dua sisi pandangan dibalik penunjukkan Nations Petroleum untuk kelola Natuna D-Alpha. Sisi positif tentu memberikan harapan baru untuk bisa memonetisasi potensi besar gas Natuna. Tapi wajar jika timbul pertanyaan apakah Nation Petroleum mampu? Pasalnya selama puluhan tahun pemerintah sudah mencari siapa yang bersedia mengelola blok yang kaya akan gas ini namun tidak kunjung menemukan operator yang pas.

Puncaknya bahkan perusahaan sekelas ExxonMobil memilih untuk mengembalikan hak pengelolaannya kepada pemerintah karena diklaim tingkat kesulitan mengembangkan potensi gas yang sangat tinggi karena laut dalam dan kadar CO2 di gas yang mencapai lebih dari 70%.

Besarnya potensi gas Natuna D-Alpha berhadapan dengan tantangan pengembangan yang tidak kalah besar. Kandungan karbon dioksida (CO2) di lapangan tersebut mencapai sekitar 70%-72%, sehingga membutuhkan teknologi pengolahan dan penanganan CO2 dengan biaya yang kompetitif.

Sejarah pengembangan Natuna D-Alpha bermula pada 1973 ketika operator AGIP (General Italian Oil Company) menemukan gas di Lapangan AL yang kemudian dikenal sebagai Natuna D-Alpha. Potensi hidrokarbon di wilayah tersebut diperkirakan lebih dari 200 trillion cubic feet (TCF).

Pada tahap berikutnya, ExxonMobil masuk dalam pengelolaan wilayah Natuna. ExxonMobil mendapatkan hak pengelolaan pada 1980. Namun, pengembangan lapangan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan hingga pemerintah menghentikan kontraknya pada 2007.

Setahun kemudian, pada 2008, pengelolaan East Natuna diserahkan kepada PT Pertamina (Persero). Dalam perkembangannya, Pertamina kemudian menggandeng sejumlah perusahaan asing untuk mengembangkan wilayah tersebut.

ExxonMobil kembali terlibat bersama Pertamina dan Total, sementara Petronas kemudian masuk dan selanjutnya posisinya digantikan oleh perusahaan migas asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTT EP), pada 2012.

Dengan demikian, terbentuk konsorsium raksasa yang melibatkan Pertamina, ExxonMobil dan PTT EP untuk mengembangkan East Natuna, termasuk area Natuna D-Alpha. Namun, pengembangan tersebut kembali menghadapi persoalan keekonomian. Kandungan CO2 yang sangat tinggi membuat biaya pengembangan dan pengolahan gas menjadi sangat besar. Teknologi untuk memisahkan dan menangani CO2 dalam jumlah besar juga menjadi salah satu tantangan utama.

Pada 2017, konsorsium tersebut akhirnya bubar. ExxonMobil memilih hengkang dari proyek tersebut karena dianggap tidak ekonomis. Langkah Exxon kemudian diikuti PTT EP. Keduanya meninggalkan Pertamina sebagai pihak yang masih berada dalam pengelolaan wilayah tersebut.

Setelah ExxonMobil dan PTT EP keluar, pemerintah kemudian memberikan penugasan kepada Pertamina untuk melanjutkan upaya pengembangan East Natuna, termasuk Lapangan AL atau Natuna D-Alpha.

Penugasan tersebut menjadi babak baru bagi Pertamina. Namun, pengembangan Natuna tidak serta-merta berjalan karena tantangan keekonomian dan teknologi tetap menjadi persoalan utama.

Pada awal 2020, pemerintah kembali mendorong Pertamina mencari mitra untuk mengembangkan East Natuna. Pemerintah menyatakan sedang menyiapkan kembali pengembangan blok tersebut dan meminta Pertamina mencari mitra.

Dalam perkembangannya, Pertamina kemudian memilih pendekatan berbeda. Alih-alih langsung mengejar pengembangan gas raksasa Natuna D-Alpha, Pertamina melakukan kajian untuk mencari potensi minyak di wilayah bagian utara Cekungan East Natuna.

Pertamina menyampaikan rencana tersebut kepada pemerintah pada 2020. Rencana itu kemudian ditindaklanjuti melalui studi Geologi dan Geofisika bersama LAPI ITB pada 2021-2022. Dari hasil studi tersebut, Pertamina mengusulkan pengelolaan wilayah kerja East Natuna dengan fokus pada eksplorasi minyak di bagian utara Cekungan East Natuna. Sementara Lapangan AL atau Natuna D-Alpha dan wilayah di luar area tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah untuk ditawarkan kembali kepada investor.

Pada 30 Mei 2023, pemerintah kemudian menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan PT Pertamina East Natuna, afiliasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), untuk mengelola WK East Natuna. Wilayah kerja yang diberikan kepada Pertamina merupakan pecahan dari East Natuna lama dan berada di bagian utara Cekungan East Natuna.

Pertamina East Natuna mendapatkan wilayah seluas sekitar 10.484 kilometer persegi dengan komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar US$12,5 juta. Komitmen tersebut mencakup studi G&G, akuisisi dan pemrosesan 430 kilometer persegi data seismik 3D serta pengeboran satu sumur eksplorasi.

Sementara itu, Natuna D-Alpha tidak lagi berada dalam wilayah kerja yang diberikan kepada Pertamina tersebut. Pemerintah memilih menawarkannya kembali melalui mekanisme lelang terbuka.

Natuna D-Alpha sendiri memiliki potensi gas yang sangat besar. Dunia Energi mengutip data pemerintah menyebut blok tersebut memiliki initial gas in place (IGIP) sekitar 222 TCF, dengan estimasi sumber daya kontingen sekitar 46 TCF. Namun, sekitar 71% dari kandungan gas tersebut berupa CO2.

Karakteristik tersebut membuat Natuna D-Alpha menjadi salah satu proyek migas dengan tantangan teknis dan keekonomian terbesar di Indonesia. Selain persoalan CO2, lokasi lapangan yang berada jauh di lepas pantai juga meningkatkan kompleksitas dan kebutuhan investasi.

Pemerintah kemudian kembali menawarkan Natuna D-Alpha dalam lelang pada 2023. Namun, blok tersebut dilaporkan sepi peminat. Harapan sebenarnya kembali muncul pada 2025 ketika perusahaan migas asal Kuwait, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC), melakukan joint study di Natuna D-Alpha.

SKK Migas juga mendorong KUFPEC menggandeng Pertamina sebagai mitra. Pertamina dinilai memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wilayah Natuna, sementara pengembangan proyek membutuhkan kemampuan teknologi dan finansial yang besar.

Lama tidak terdengar kabar, justru tidak ada nama KUFPEC dalam pengumuman lelang tapi Nations Petroleum yang menjadi pemenang lelang. Kini banyak pihak menanti apakah Nation Petroleum bisa mewujudkan mimpi untuk memproduksi gas Natuna?