JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksan Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mendorong penguatan sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna mendukung percepatan pelaksanaan proyek-proyek hulu migas. Ini jadi salah satu strategi penting non teknis yang diharapkan juga oleh para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas menegaskan, kolaborasi yang lebih erat dengan BPK RI dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, menjembatani kebutuhan regulasi, serta memberikan kepastian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan agar iklim investasi di sektor hulu migas semakin kondusif.

Bebeapa harapan sinergi yang diharapkan bisa terjalin dengan BPK antara lain Pertama, penyamaan persepsi dalam menilai kewajaran biaya operasi hulu migas. Menurut Djoko, kesamaan pandangan antara regulator, auditor, dan pelaku usaha sangat penting agar evaluasi terhadap biaya operasi dilakukan dengan standar yang seragam dan memberikan kepastian bagi KKKS.

“Harapannya adalah menyelaraskan pandangan yang sama dalam menilai kewajaran biaya operasi hulu migas,” jelas Djoko dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Kedua, menjembatani kebutuhan regulasi. SKK Migas berharap BPK RI dapat menjadi mitra strategis dalam membantu menjembatani berbagai kebutuhan regulasi lintas sektor yang selama ini berpotensi menghambat percepatan pelaksanaan proyek hulu migas.

Djoko menilai banyak proyek strategis migas membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, dukungan BPK RI diharapkan dapat memperkuat tata kelola sekaligus membantu mengidentifikasi berbagai hambatan regulasi sehingga proyek dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek kepatuhan.

Ketiga, SKK Migas mengharapkan adanya panduan atas temuan audit yang lebih jelas. Menurut Djoko, petunjuk dan arahan yang komprehensif atas hasil pemeriksaan akan membantu SKK Migas maupun KKKS memahami standar praktik yang benar sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka panjang.

“Panduan yang jelas atas temuan pemeriksaan akan memberikan kepastian mengenai standar praktik yang benar sehingga dapat mendorong efisiensi jangka panjang,” ujarnya.

Djoko menegaskan, penguatan sinergi antara SKK Migas dan BPK RI merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor hulu migas yang transparan, akuntabel, dan tetap mendukung percepatan investasi serta peningkatan produksi nasional.

Melalui kesamaan persepsi, harmonisasi regulasi, dan kepastian dalam tindak lanjut hasil audit, SKK Migas optimistis berbagai proyek hulu migas dapat berjalan lebih efektif sehingga berkontribusi terhadap pencapaian target produksi minyak dan gas nasional.