TANGERANG – Sebagai perusahaan yang berada di tengah yakni sebagai pelaku industri serta kepanjangan tangan pemerintah, Pertamina Hulu Energi (PHE) punya amanat lebih untuk lebih giat dalam menjaga kelancaran operasional kegiatan eksplorasi produksi migas.

Awang Lazuardi, Direktur Utama PHE, menyebutkan salah satu kunci utama untuk terus tumbuh di sektor hulu migas adalah risiko usaha yang bisa diturunkan. Apalagi bagi PHE yang dalam satu tahun bisa melakukan lebih dari 800 pengeboran sumur tentu memiliki risiko usaha yang sangat tinggi.

Dia menuturkan kemudahan berinvestasi adalah salah satu cara untuk menurunkan risiko tersebut. Untuk di Indonesia sudah cukup baik tetapi masih ada ruang untuk peningkatan.

“Untuk lapangan-lapangan besar yang kami kelola, kadang kami membutuhkan perbaikan fiskal agar proyek tetap ekonomis. Kami berterima kasih kepada pemerintah dan kementerian atas dukungan fleksibilitas fiskal tersebut,” ungkap Awang dalam sesi Plenary Session
Path to Energy Resilience and The Role Of Partnership dalam IPA Convex 2026 di ICE BSD, Rabu (20/5).

Mengenai sistem perizinan dan koordinasi lintas kementerian, menurut Awang yang paling penting adalah membangun kesamaan pemahaman bahwa ketahanan energi bukan hanya masalah industri migas, tetapi masalah seluruh bangsa.

Selanjutnya jika ada keterlambatan proyek, maka keekonomian proyek akan turun, produksi minyak menurun, impor meningkat, harga naik, dan akhirnya masyarakat yang menanggung dampaknya. “Karena itu, kita harus bekerja sama mempercepat seluruh proses perizinan dan administrasi,” kata Awang.

Sebagai investor internasional pun, faktor pertama yang dilihat adalah stabilitas politik dan keamanan. Jika itu sudah terjamin, maka setidaknya separuh risiko investasi sudah terselesaikan. “Sisanya tinggal persoalan teknis dan ekonomi,” ujar Awang.

Sementara itu, Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan fleksibel. Salah satu strategi yang diinisiasi adalah dengan menyatukan frekuensi lintas kementerian yang harus diakui kerap menjadi tantangan utama proyek hulu migas.

“Saya percaya saat ini Indonesia semakin fleksibel dalam hal skema fiskal, baik cost recovery maupun skema lainnya. Pemerintah dapat memberikan porsi tertentu dari bagi hasil kepada kontraktor agar proyek tetap ekonomis,” kata Djoko.

Kenyamanan dan fleksibelitas ini berkaitan dengan durasi penyelesaian proyek karena ketika proyek berlarut keekonomian proyek tersebut semakin menurun dan ujungnya proyek tidak bisa dieksekusi karena tidak sesuai dengan keekonomian. “Setelah keputusan investasi dibuat, maka harus segera dijalankan. Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama dan selesaikan satu per satu. Kuncinya adalah percepatan proyek. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” jelas Djoko.

Kementerian ESDM menyadari untuk meningkatkan gairah investasi maka kemudahan bisnis harus terus ditingkatkan dan tantangan terbesar yang sering dihadapi pelaku industri di lapangan adalah koordinasi birokrasi, terutama terkait perizinan dan penggunaan lahan.

Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM, menegaskan pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi lintas Kementerian untuk bisa mengurai benang kusut birokrasi yang kerap dikeluhkan pelaku usaha. “Regulasi di sektor migas sudah cukup jelas sehingga kepastian hukum tetap terjaga. Kami terus menyamakan persepsi dengan kementerian lain, bahkan hingga larut malam demi memastikan kebutuhan energi nasional tetap aman,” kata Laode. (RI)