JAKARTA – Jelang tutup tahun 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan 17 lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) satu harga secara serentak yang dipusatkan di Pontianak,Kalimantan Barat. Seiring peresmian tersebut maka program BBM satu harga tahun ini mencapai target.

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan program BBM satu harga bisa dijadikan sebagai pemicu agar terus dicari cara sehingga harga energi bagi masyarakat semakin terjangkau dan biaya penyediaan energi semakin ekonomis.

Dalam catatan pemerintah 57 lokasi yang dibangun PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk yang beroperasi tahun ini, total penyaluran BBM bulanan mencapai sekitar 4.000 KL per bulan atau 133 KL per hari.

“Realisasinya dari penyalur yang telah beroperasi ini untuk Premium sekitar 11.000 KL dan Solar sekitar 6.000 KL per tahun,” ujar Jonan, Jumat (29/12).

Dia pun mengapresiasi semua pihak yang telah membantu dalam suksesnya program BBM Satu Harga.

“BBM Satu Harga ini bisa terwujud karena adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat,” kata Jonan dalam keterangan tertulisnya.

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya implementasi BBM satu harga bagi masyarakat terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Selama ini masyarkat harus merogoh biaya lebih untuk bisa mendapatkan BBM sekitar Rp 7.000 hingga Rp 100 ribu untuk satu liter BBM, kini bisa membeli dengan harga Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 untuk Solar.

“Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan sebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebelumnya memang di tempat-tempat yang terpencil harganya (BBM) 10 kali lipat, (bahkan) 15 kali dari harga yang ada di pulau Jawa. Ini yang kita kejar,” kata Presiden saat meresmikan salah satu lembaga penyalur baru.

Presiden mengakui diperlukan biaya tambahan untuk bisa mengimplementasikan BBM satu harga, namun itu tetap harus bisa dilaksanakan. Subsidi BBM dulu saja bisa dilakukan maka biaya untuk BBM satu harga seharusnya bisa disiapkan.

“Berapa sih biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Tadi sudah disebutkan oleh Menteri ESDM kurang lebih Rp 800 miliar. Kalau dulu subsidi BBM kurang lebih Rp 300 triliun saja diberikan, ini masak tidak lebih satu triliun saja tidak diberikan. Itulah saya putuskan kenapa BBM Satu Harga itu hadir,” tegas Jokowi.(RI)

Berikut 57 lembaga penyalur yang sudah beroperasi tahun ini.

Titik penyalur yang telah beroperasi dengan total penyaluran bulanan sekitar 2.122 (KL)

1. Kec. Krayan (Nunukan, Kalimantan Utara): 99 KL
2. Kec. Anggi (Pegunungan Arfak, Papua Barat): 50 KL
3. Kec. Ilaga (Puncak, Papua): 17 KL
4. Kec. Elelim (Yalimo, Papua): 45 KL
5. Kec. Kenyam (Nduga, Papua): 7 KL
6. Kec. Kasonaweja (Mamberamo Raya, Papua): 117 KL
7. Kec. Kobakma (Mamberamo Tengah, Papua): 25 KL
8. Kec. Karubaga&Wenam (Tolikara, Papua): 13 KL dan 12 KL
9. Kec. Sugapa (Intan Jaya, Papua): 33 KL
10. Kec. Pulau-Pulau Batu (Nias Selatan, Sumatera Utara): 71 KL
11. Kec. Siberut Selatan (Kep. Mentawai, Sumatera Barat): 73 KL
12. Kec. Kep. Karimunjawa (Jepara, Jawa Tengah): 72 KL
13. Kec. Raas (Sumenep, Jawa Timur): 36 KL
14. Kec. Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat): 188 KL
15. Kec. Long Apari (Mahakam Ulu, Kalimantan Timur): 307 KL
16. Kec. Labuhan Badas (Sumbawa, NTT): 39 KL
17. Kec. Waingapu (Sumba Timur, NTT): 18 KL
18. Distrik Paniai Barat (Paniai, Papua): 28 KL
19. Kec. Wangi-wangi (Wakatobi, Sulawesi Selatan): 130 KL
20. Kec. Morotai Utara (Pulau Morotai, Maluku Utara): 38 KL
21. Kec. Moswaren (Sorong Selatan, Papua Barat): 104 KL
22. Kec. Melonguane (Kep. Talaud, Sulawesi Utara): 114 KL
23. Kec. Kayoa Barat (Halmahera Selatan, Maluku Utara): 60 KL
24. Kec. Danau Sembuluh (Seruyan, Kalimatan Tengah): 72 KL
25. Kec. Amalatu, Kab. Seram Barat (Maluku): 40 KL
26. Kec. Paloh, Kab. Sambas (Kalimantan Barat): 91 KL
27. Kec. Nusa Penida (Klungkung, Bali): 32 KL
28. Kec. Kabaruan (Talaud, Sulawesi Utara): 40 KL
29. Kec. Suasapor (Tambrauw, Papua Barat): 30 KL
30. Kec. Oksibil (Pegunungan Bintang, Papua): 20 KL
31. Kec. Lahomi (Nias Barat, Sumatera Utara): 10 KL
32. Kec. Bunguran Timur (Natuna, Kepulauan Riau): 10 KL
33. Kec. Pulau Tiga (Natuna, Kepulauan Riau): 10 KL
34. Kec. Enggano (Bengkulu Utara, Bengkulu): 15 KL
35. Kec. Biduk Biduk (Berau, Kalimantan Utara): 20 KL
36. Kec. Atambua (Belu, NTT): 10 KL
37. Kec. Sipora Utara (Kep. Mentawai, Sumatera Barat): 13 KL
38. Kec. Una-una (Tojo Una-una, Sulawesi Tengah): 13 KL
39.Kec.Ledo (Bengkayang, Kalbar); Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR
40. Kec.Balai/ Ds.BatangTarang (Sanggau, Kalbar); SPBKB AKR.

Titik penyalur yang diresmikan Presiden Jokowi (29/12) dengan total penyaluran bulanan sekitar 1.873 (KL)

41. Kec. Mindiptana (Boven Digoel, Papua): 99 KL
42. Kec. Sajingan Besar (Sambas, Kalbar): 180 KL
43. Kec. Kep. Aruri (Supiori, Papua): 12 KL
44. Kec. Inanwatan (Sorong Selatan, Papua Barat): 60 KL
45. Kec. Weda (Halmahera Tengah, Malut): 99 KL
46. Kec. Waropen Bawah (Waropen, Papua): 12 KL
47. Kec. Tj. Palas Tengah (Bulungan, Kaltara): 240 KL
48. Kec. Wangi-wangi Selatan (Wakatobi, Sultra): 75 KL
49. Kec. Puring Kencana (Kapuas Hulu, Kalbar): 270 KL
50. Kec. Tabalar (Berau, Kaltim): 171 KL
51. Kec. Kelay (Berau, Kaltim): 225 KL
52. Kec. Nonggunong (Sumenep, Jatim): 120 KL
53. Kec. Jemaja (Anambas, Kepri): 100 KL
54. Kec. Tambelan (Bintan, Kepri): 80 KL
55. Kec. Pulau Laut (Natuna, Kepri): 80 KL
56. Kec. Serasan (Natuna, Kepri): 50 KL
57. Kec. Sandai (Ketapang, Kalbar); SPBKB AKR