JAKARTA – Petronas, perusahaan asal Malaysia, mengajukan untuk ikut serta dalam pengelolaan delapan blok minyak dan gas yang pada 2018 akan diserahkan pengelolaannya ke PT Pertamina (Persero).

“Petronas minat untuk join untuk blok-blok (8 blok) yang dikasih ke Pertamina,” kata Djoko Siswanto, Deputi Pengadaan Pengendalian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) di Jakarta, Rabu malam (7/6).

Joko mengatakan minat Petronas untuk farm in di delapan blok yang sudah diberikan ke Pertamina diungkapkan langsung oleh petinggi perusahaan saat gelaran Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2017 bulan lalu. Bahkan petinggi Petronas sudah melakukan pembicaraan tidak hanya sengan SKK Migas, melainkan juga dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Dia sudah meeting dengan kita. Waktu IPA kemarin, dia mengajukan. Bahkan sudah ke SKK dan Pak Menteri ESDM,” ungkap Djoko.

Petronas mengajukan diri ke SKK Migas untuk bisa mengkaji keekonomian kedelapan blok tersebut karena pengelolaannya menggunakan skema kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) gross split.

“Kalau diberi kesempatan dia mau ikut, dengan gross split. Sekarang Petronas sedang menghitung,” tukas Joko.

Tahun lalu pemerintah telah memutuskan delapan blok diserahkan pengelolaannya ke Pertamina pasca habis kontrak. Delapan blok tersebut adalah Blok Sanga-Sanga, South East Sumatera, Blok Tengah, East Kalimantan, Attaka, North Sumatera Offshore (NSO), Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java Blok Tuban dan JOB Pertamina-Talisman Blok Ogan Komering.

Menurut Djoko, Petronas melihat peluang masih cukup besar di delapan blok tersebut apalagi semua blok itu adalah blok produksi.

“Barangkali ini peluang yang bagus buat mereka karena sudah produksi. Kalau eksplorasi kan belum tentu dapat,” kata dia

Saat ini pembagian split delapan blok tersebut belum ditentukan. Pertamina meminta tambahan waktu kepada pemerintah untuk menghitung ulang keekonomian setiap lapangan.

Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina mengatakan Pertamina sudah lama mengincar kedelapan blok terminasi tersebut karena itu jauh-jauh hari minat untuk mengelola sudah diutarakan ke pemerintah. Akan tetapi ditengah jalan skema kontrak berubah menjadi gross split sehingga diperlukan perhitungan ulang nilai keekonomian lapangan karena seluruh biaya operasi ditanggung kontraktor.

“Kalau ditanya kami siap kelola, jelas siap tapi evaluasi dulu. Kita sudah terlanjur persiapan gunakan cost recovery, sekarang kan tidak,” tandas Syamsu.(RI)