Dunia Energi Logo Kamis, 23 November 2017

Pemerintah Diminta Beri Insentif Perizinan Lahan Migas

JAKARTA – Pelaku usaha masih mengeluhkan masalah perizinan yang membutuhkan waktu lama dan menjadi salah satu kendala perkembangan sektor minyak dan gas nasional terutama di sektor hulu.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan permasalahan paling banyak ditemui ada di daerah karena biasanya terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah yang paling dekat dengan area produksi. Apalagi juga masih harus dihadapkan dengan permasalahan sosial.

“Tantangan transisi ekonomi yang belum selesai. Kerja sama sudah dijalankan sebenarnya tapi terkadang pemahaman atau kondisi dilapangan berbeda dengan pemahaman di pusat” kata Sudirman pada IPA Conference 2016 di Jakarta, Kamis (26/5).

San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan jajarannya di Kementerian LH dan Kehutanan  sebenarnya telah melakukan berbagai inovasi untuk memangkas birokrasi berbelit yang kerap dikeluhkan pengusaha.” Energi sustainable harus berkorelasi dengan lingkungan, seluruh industri migas harus punya izin lingkungan (Amdal), dan aturannya mengurus amdal hanya 75 hari,” kata San Afri.

Lebih lanjut San Afri mengungkapkan jika pengurusan lebih dari 75 hari maka harus dilihat kesiapan tim amdal pihak perusahaan. “Jika lama biasanya tim amdal tidak kuat dan bahkan ada yang abal-abal. Padahal jika tim sudah kuat pengurusan Amdal bisa lebih cepat dari 75 hari,” tukasnya.

Selain itu San Arif juga menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan keistimewaan kepada para industri migas terkait pinjam pakai kawasan hutan, terutama hutan primer.  “Kita sudah mempunyai beberapa aturan misalnya hutan primer, tapi hutan primer tetap bisa digunakan untuk industri migas” ujar San Arif.

Amin Sunaryadhi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menambahkan bahwa kunci dari permasalahan perizinan ini adalah komunikasi yang harus dibangun antar pihak harus lebih sinergis. “Komunikasi harus terus ditingkatkan. Karena sebagian penghambat adalah komunikasi,” tandas Amien.(RI)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)