Dunia Energi Logo Kamis, 18 Oktober 2018

Keputusan Penyederhanaan Golongan Tarif Listrik di Tangan Presiden

JAKARTA – Rencana penyederhanaan golongan tarif listrik yang banyak menuai kritik akan diputuskan kelanjutannya oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini pemerintah masih mengkaji rencana tersebut sembari menunggu sosialisasi kepada masyarakat.

Ignasius Jonan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan saat ini ada tim yang melakukan survei kepada masyarakat. Hasil survei tersebut akan menjadi dasar keputusan kelanjutan rencana penyederhanaan golongan tarif listrik. Rencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan Kementerian ESDM diminta melakukan sosialisasi secara luas ke masyarakat sebelum ditindaklanjuti.

“Kami akan tetap pada tahap menampung aspirasi masyarakat, diskusi, terus rekan media juga dimintai pendapat. Ini belum dijalankan kok. Jalankan atau tidak, nanti keputusan di Presiden,” kata Jonan ditemui dalam gelaran International Energy Conference (IEC) 2017 di Jakarta, Kamis (30/11).

Pemerintah melalui PT PLN (Persero) berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik dan hanya berlaku bagi pelanggan rumah tangga 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA yang akan naik menjadi 5.500 VA. Untuk mematangkan rencana tersebut, PLN telah mendengarkan masukan seluruh stakeholder termasuk pengamat, dan asosiasi.

Menurut Jonan, masukan stakeholder tidak cukup sehingga pendapat masyarakat sebagai pengguna listrik terbesar juga diperlukan. PLN menjadi pihak yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi tersebut.

“Kami berpikir, mungkin sosialisasinya untuk customer ya bukan stakeholder. Jadi customer yang besar sekali. Orang itu kan di Indonesia hampir tidak ada yang tidak menggunakan listrik,” kata Jonan.

Sarwono Sudarto, Direktur Keuangan PLN, menegaskan rencana penyederhanaan golongan tarif listrik bukan upaya PLN meningkatkan pendapatan, melainkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyederhanaan dilakukan dalam rangka memudahkan masyarakat mendapatkan akses listrik yang sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga  Badan Usaha Khusus Migas Tidak Dibebankan Target Keuntungan

PLN juga menjamin jika masyarakat sepakat untuk dilakukan penyederhanaan maka tidak akan ada kenaikan tarif atau biaya abodemen. Serta tidak dikenakan biaya sepeserpun, termasuk penggantian beberapa infrastruktur pendukung MCB (Miniature Circuit Breaker).

“PLN ingin bantu masyarakat yang banyak mengajukan kenaikan daya, karena ada masyarakat yang mempunyai usaha jadi pakai alat ganti-gantian. Biasanya untuk menambah daya bayar tapi ini gratis,” tandas Sarwono.(RI)

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.