Gugatan Penerbitan Izin Lingkungan PLTU Cirebon II Ditolak, Warga Banding

JAKARTA – Upaya banding terhadap keputusan majelis hakim yang menolak gugatan yang dilayangkan  Eksekutif Nasional WALHI dan Warga Kanci Kulon terhadap Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 1 x 1000 MW di Cirebon merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap hak atas lingkungan hidup. Baik terhadap semua lapisan masyarakat,  mulai dari petani, nelayan hingga warga terdampak lainnya. Serta memastikan pemerintah untuk tidak lagi mendorong proyek energi kotor batu bara yang menyebabkan kerusakan iklim .

“Sudah ada putusan atas upaya banding warga, nebis in idem. Kami akan ajukan banding lagi,” kata Dwi Sawung, Manajer Kampanye Urban dan Energi Eksekutif Nasional WALHI, kepada di Jakarta, Jumat (4/5).

Hakim menyatakan PTUN Bandung tidak berwenang mengadili, memutus dan memeriksa perkara tersebut. Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim menyatakan banding atas keputusan majelis hakim tersebut.

Menurut Dwi, pembangunan PLTU Cirebon 2 merupakan bagian proyek energi nasional 35 MW yang sangat ambisius dan kontradiktif terhadap target pencapaian penurunan emisi pemerintah.

“Hampir 60% proyek listrik baru masih menggantungkan pada batu bara sebagai energi primer. Hal ini akan memperburuk emisi karbon dari sektor energi setidaknya hingga dua puluh tahun kedepan,” kata Dwi.

Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim berpendapat bahwa putusan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus yang izin lingkungannya dibatalkan karena bertentangan dengan tata ruang dengan alasan bahwa usaha tersebut merupakan proyek strategis nasional. Seharusnya, pengaturan tata ruang tidak dipahami sebagai syarat administratif semata, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan ruang hidup masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan dalih untuk mempercepat pelaksanaan proyek kotor energi batu bara. Peraturan Pemerintah itu mengatur rekomendasi yang diberikan kepada pembangunan proyek strategis nasional yang bertentangan dengan tata ruang daerah. Dengan alasan percepatan proyek startegis nasional, PP no 13 Tahun 2017 dianggap menjadi solusi terhadap penyesuaian RTRW kabupaten/kota dan provinsi yang akan memakan waktu lama.

Dwi menambahkan, penerobosan hukum terkait PP No 13 Tahun 2017 merupakan upaya sistematis dari negara yang berpotensi merusak tatatan pengaturan soal tata ruang yang dapat mengakibatkan rusaknya tatatan ruang hidup di Kabupaten Cirebon khususnya dan nasional pada umumnya. Terutama pada pasal 114a dibuat atas dasar kepentingan pembangunan semata tanpa melihat pertimbangan sosial, lingkungan dan tatatan ruang hidup di tingkat tapak.

Perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) (Power Purchase Agreement/PPA) ekspansi Cirebon Power telah dilakukan pada 23 Oktober 2015 antara PLN dan Cirebon Power sebagai pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Pekerjaan konstruksi telah dimulai sejak 31 Maret 2016 dengan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) Terbatas kepada kontraktor EPC yang dipimpin oleh HDEC (Hyundai Engineering Corporation).