JAKARTA – Upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan aktivitas eksplorasi masih belum menunjukkan hasil signifikan. Hingga memasuki semester kedua 2017 jumlah sumur yang dieksplorasi baru 29% atau hanya 40 pengeboran sumur eksplorasi dari target Work Program & Budget (WP&B) yang disusun oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan aktivitas pengeboran sumur eksplorasi dalam beberapa tahun ini masih terdampak dari kondisi industri migas global yang tertekan akibat anjloknya harga minyak dunia. Pemerintah bahkan mengakui aktivitas eksplorasi tidak akan mencapai target, bahkan tidak akan mencapai 50% dari target WP&B.

Berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah sebagai upaya peningkatan eksplorasi tidak bisa dirasakan dampaknya secara instan. “Eksplorasi ini kita perbaiki sekarang itu bukan instans bukan besok akan langsung terjadi. Peningkatan butuh waktu dua sampai tiga tahun Jadi kita berbuat dulu untuk hari ini apa yang bisa kita kerjaan,” kata Arcandra seusai Dialog Kegiatan Eksplorasi Indonesia di Kantor SKK Migas, Jumat (29/9).

Data SKK Migas dalam WP&B pengeboran sumur eksplorasi sebenarnya sebanyak 138 sumur, namun hingga kini baru 40 sumur yang di bor. Proyeksi pemerintah pun memperkirakan hingga akhir tahun nanti hanya ada 44 sumur eksplorasi yang akan di bor.
Untuk survei non seismik realisasi sudah mencapai 11 sumur dari rencana 16 sumur.

Pemerintah pun memproyeksikan hanya ada 12 sumur yang akan dilakukan survei. Tidak tercapainya target juga terjadi dalam kegiatan survei seismik. Dari target 45 kegiatan survei tahun ini, sampai sekarang baru dilakukan 10 survei. Pemerintah pun memperkirakan hingga akhir tahun hanya ada 11 kegiatan survei seismik.

Arcandra mengungkapkan selain kondisi industri migas dunia yang tidak stabil, penyebab lain masih lesunya aktivitas eksplorasi adalah terkait pembebasan lahan serta perizinan di daerah.

Para kontraktor yang ingin berinvestasi di Indonesia masih harus berhadapan dengan berbagai permasalahan non teknis yang tidak berhubungan dengan produksi tapi sangat vital dampaknya terhadap kelanjutan investasi.

“Kita perlu menyadari, hambatan yang ada dalam kegiatan eksplorasi itu perlu kita cari solusinya. Baik itu dari sisi izin-izin daerah maupun dari sisi izin lingkungan,” tandas Arcandra.(RI)