JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) telah melakukan kajian terhadap potensi pengembangan energi surya di Jawa Tengah (Jateng) termasuk tinggi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atas tanah (ground-mounted) dan PLTS terapung (floating PV).

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mengatakan Provinsi Jateng memiliki 42 waduk yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi PLTS terapung sesuai Permen PUPR No. 6/2020.

“Misalnya Waduk Gajah Mungkur (148 MWp) dan Waduk Kedung Ombo (268 MWp),” kata Fabby dalam acara Central Java Solar Day 2021, yang digelar secara virtual Selasa (16/2).

Menurut Fabby, potensi teknis PLTS terapung bisa mencapai lebih dari 700 MW bila 10 bendungan terbesar di Jawa Tengah dikembangkan.

Survey IESR juga menunjukkan minat masyarakat besar untuk memasang PLTS Atap, hanya saja informasi mengenai teknologi dan supplier masih terbatas.

Pemasangan PLTS Atap di sarana fasilitas publik, seperti kantor pemerintah, fasilitas publik, dan pusat layanan kesehatan yang berpotensi mencapai puluhan megawatt akan semakin menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang serius dalam mengembangkan energi terbarukan.

Oleh karenanya, untuk mendorong adopsi PLTS Atap, perlu ketersediaan fasilitas pendanaan dalam bentuk kredit ringan, bunga rendah, cicilan tetap. Hal ini bisa didorong pemerintah daerah lewat Bank Jateng atau bank BUMN lainnya, khususnya untuk memberikan bantuan pendanaan pemasangan PLTS atap untuk bisnis
komersial seperti UMKM.

Agar semakin banyak yang tertarik untuk berinvestasi pada PLTS atap, IESR merekomendasikan agar pemerintah terus melakukan pemerataan informasi, tidak hanya teknis dan kebijakan, juga penyedia layanan pemasangan. Selanjutnya, mendorong ketersediaan layanan pengoperasian dan service pada fasilitas PLTS atap untuk menjamin keberlanjutan sistem.

Tidak hanya itu, perlu pula adanya skema pembiayaan yang menarik untuk fasilitas umum dan bangunan pemerintah misalnya dengan cara leasing, ESCO, third party financing, serta skema pembiayaan yang menarik untuk rumah tangga, bangunan komersial dan industri.

“Tentu saja, hal ini akan dapat tercapai dengan dukungan kebijakan, regulasi, dan insentif dari pemerintah daerah,” tandas Fabby.(RA)