JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dipercepat untuk mendukung elektrifikasi, dedieselisasi, kemandirian energi, serta dekarbonisasi sektor industri dan sistem ketenagalistrikan nasional. Hal ini disampaikan dalam media briefing Indonesia Solar Summit 2026 bertajuk “PLTS Dapat Mendukung Elektrifikasi dan Dedieselisasi di Indonesia” pada Kamis (9/7).

Dorongan tersebut menjadi penting karena listrik telah menjadi kebutuhan primer masyarakat modern. Tanpa listrik yang andal, aktivitas rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, komunikasi, dan ekonomi dapat terganggu. Ketika pemadaman terjadi di kota besar seperti Jakarta, isu tersebut segera menjadi perhatian media dan percakapan publik. Namun, di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemadaman listrik masih menjadi pengalaman yang berulang, bahkan dapat terjadi berkali-kali dalam sehari atau berlangsung lebih lama ketika pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) terganggu cuaca buruk.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketenagalistrikan Indonesia bukan hanya soal rasio elektrifikasi, tetapi juga kualitas, keandalan, dan keberlanjutan pasokan listrik. Karena itu, IESR menilai negara perlu memastikan akses listrik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Salah satu caranya adalah mengganti ketergantungan pada PLTD dengan pemanfaatan energi terbarukan setempat, terutama PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR, His Muhammad Bintang, menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, PLTS dapat mendukung program dedieselisasi, yaitu menggantikan PLTD yang biaya operasinya semakin mahal karena dipengaruhi fluktuasi harga BBM dan biaya distribusi bahan bakar. PLTS juga dapat mendukung elektrifikasi wilayah 3T karena sifatnya modular, dapat dibangun dekat dengan pusat kebutuhan listrik, dan dapat dipadukan dengan baterai untuk menjaga pasokan saat matahari tidak tersedia.

“PLTS bukan hanya solusi untuk menambah porsi energi terbarukan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan BBM. Dengan kombinasi PLTS dan baterai, Indonesia memiliki peluang memperkuat keandalan listrik hingga wilayah terpencil,” kata Bintang.

Hingga saat ini, perluasan pemanfaatan PLTS masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada sektor residensial, manfaat ekonomi bagi pengguna perlu diperkuat agar masyarakat memiliki motivasi yang lebih kuat untuk memasang PLTS atap, misalnya skema net-metering yang meningkatkan keekonomian PLTS atap. Pada sektor komersial dan industri, minat yang tinggi belum sepenuhnya terakomodasi oleh kuota yang disediakan dalam rezim aturan saat ini. Masih terdapat daftar tunggu (wait-list) penyerapan kuota karena tingginya minat industri untuk menggunakan PLTS atap.

Sementara pada skala utilitas, pertumbuhan kapasitas PLTS PLN masih relatif lambat karena proses pengadaan yang belum sepenuhnya efektif.
“Untuk mempercepat pemanfaatan PLTS, Indonesia perlu memperbaiki regulasi, membuka ruang lebih luas bagi PLTS atap, mempercepat pengadaan dan pembangunan PLTS skala utilitas, serta memastikan dukungan jaringan dan sistem penyimpanan energi. Tanpa ekosistem yang mendukung, potensi besar PLTS tidak akan berkembang secara optimal,” ujar Bintang.

IESR mendorong pemerintah untuk konsisten menempatkan PLTS sebagai bagian penting dari strategi ketahanan energi nasional dan pemerataan akses listrik berkualitas. Pengembangan PLTS dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan biaya operasi pembangkit berbasis diesel, memperluas akses listrik bersih, serta membantu industri memenuhi tuntutan pasar global yang semakin rendah emisi.(RA)