JAKARTA – Kualitas pelabuhan yang baik diyakini akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia.
Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu untuk kapal bersandar, naik dan turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang.

“Dengan adanya program tol laut yang dicanangkan pemerintah saat ini, di samping peningkatan infrastruktur kepelabuhanan, persoalan sumber daya manusia, persoalan keselamatan dan keamanaan dalam pelayaran juga perlu ditingkatkan kualitasnya,” ungkap Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Keselamatan dan Keamanan Maritim di Indonesia sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Minggu(12/9).

Pelabuhan merupakan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kepelabuhanan sendiri memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra/dan antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memerhatikan tata ruang wilayah.

Capt Hakeng mengatakan peran sektor transportasi laut untuk perekonomian Indonesia belum terlalu besar. Masih belum efisiens dalam hal logistik kelautan dan persaingan angkutan kapal nasional masih rendah. Selain itu, terjadi pula inefisiensi logistik laut dan rendahnya daya saing angkutan kapal nasional.

Yonvitner, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor dalam Diseminasi Hasil Studi bertema Membangun Infrastruktur Maritim Nusantara yang diselenggarakan INDEF, menyampaikan pembangunan infrastruktur kemaritiman perlu memiliki landasan filosofis. Sehingga pembangunan dapat memiliki fungsi berkelanjutan.

Menurut Yonvitner, selama ini pembangunan kemaritiman Indonesia masih condong pada pertumbuhan berdasarkan permintaan dengan anggapan masyarakat dalam tercukupi makanan dan pakaian yang didapat berasal dari Singapura dan Thailand.

Padahal, kecenderungan terhadap pertumbuhan berlandaskan sumber daya dibutuhkan yakni dengan mendukung kemandirian agar menutupi celah yang ada. Artinya dengan melakukan percepatan dalam hal sumber daya guna menyuplai kebutuhan sendiri dari masyarakat setempat. Bisa juga untuk menggairahkan ekspor dari hasil yang ada di daerah setempat.

Capt Hakeng mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kementerian Perhubungan dengan menerapkan inovasi pelayanan ke masyarakat di bidang kepelabuhan dengan mengeluarkan satu aplikasi Sistem Informasi Fasilitas Pelabuhan (SIFASPEL).

SIFASPEL merupakan langkah yang tepat pada saat pandemi, karena dapat mengubah proses layanan di bidang kepelabuhan, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi data dukung usulan kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas bidang kepelabuhanan.

“Kementerian Perhubungan menyediakan layanan aplikasi ini salah satunya guna mewujudkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang menjadi pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi. Pengelolaan informasi harus dilakukan dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Capt Hakeng.(RA)