JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan waktu hingga pekan depan bagi badan usaha peminat Blok Corridor untuk memutuskan kelanjutan penawarannya.

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, mengatakan atakan saat ini negosiasi terkait signature bonus atau bonus tanda tangan dan komitmen kerja pasti (KKP) masih berlangsung. Pemerintah telah memberikan syarat bonus tanda tangan dan KKP kepada para badan usaha.

“Ini lagi negosiasi. mereka juga punya angka, ini loh angka pemerintah. Mereka itu minta izin untuk dinegosiasikan ke kantor pusat masing-masing,” kata Djoko ditemui di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (12/12).

Menurut Djoko, paling tidak pekan depan harus sudah ada jawaban dari para badan usaha terkait penawaran syarat untuk mengelola Blok Corridor yang telah disampaikan pemerintah.

Sejauh ini ada tiga badan usaha yang telah menyatakan minat kepada pemerintah untuk mengelola Blok Corridor, yakni ConocoPhillips, Repsol dan PT Pertamina (Persero). Ketiga badan usaha tersebut sebenarnya adalah partner dalam pengelolaan Blok  Corridor hingga 2023.

“ConocoPhillips, Repsol dan Pertamina, faktanya begitu, terakhir ada tiga. Masih bisa berubah terus, tunggu saja kan bisa berubah. Mereka kami kasih waktu seminggu, dari Selasa berarti Rabu depan lah,” ungkap Djoko.

Blok Corridor pantas diperebutkan lantaran termasuk tiga besar produksi gas terbesar di Indonesia. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), menyebutkan produksi Blok Corridor hingga Juni 2018 rata-rata tercatat sebesar 841 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Realisasi tersebut lebih besar dibanding target yang dipatok sebesar 810 MMSCFD.

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengatakan dalam seminggu ini juga dibahas mengenai skenario pengelolaan Blok Corridor.

“Kami akan nunggu seminggu ini untuk memfinaliasi mengenai skenarionya seperti apa. Nanti kalau kesepakatan bisa dicapai, ya bisa tahun ini,” tandas Dwi.(RI)