JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi secara bergantian di sejumlah daerah. Meski pemerintah menyatakan
stok BBM nasional dalam kondisi aman, kelangkaan masih dilaporkan terjadi, terbaru di Bali, setelah sebelumnya melanda Malang, Sintang, Kefamenanu, dan Bone Bolango.

Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR, menilai gangguan pasokan yang berulang selama dua bulan terakhir mengindikasikan adanya tekanan serius pada rantai pasok BBM nasional. Lonjakan harga minyak akibat perang di Timur Tengah turut meningkatkan biaya
pengadaan dan distribusi BBM, sementara kondisi arus kas Pertamina menghadapi tekanan yang semakin besar.

“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah. Kelangkaan yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan segera terhadap rantai pasok
dan distribusi BBM,” ujar Fabby.

IESR mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam tujuh hari ke depan, mulai dari membentuk koordinasi penanganan krisis BBM, melakukan redistribusi stok ke daerah terdampak, hingga mengaudit pasokan dan distribusi sampai tingkat stasiun pengisian bahan
bakar umum (SPBU). Pemerintah juga perlu memprioritaskan pasokan bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi vital, serta memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kondisi pasokan BBM.

“Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera,” tegas Fabby.(RA)