JAKARTA – Pemerintah memang menjadikan swasta memiliki peran lebih dalam upaya mempercepat rasio eletrifikasi nasional. Untuk itu, nilai keekonomian dari suatu proyek akan diperhatikan lebih detail.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan untuk bisa menstimulus pengembang pemerintah akan menyiapkan regulasi yang bisa diterima semua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan PLN sebagai perusahaan negara.

“Harga itu harus komersial, basisnya begitu. Tidak mungkin IPP mau bisnis tapi dia tidak untung. Tidak bisa pemaksaan tarif, jadi pertimbangan dua sisi (IPP dan PLN),” kata Arcandra di Jakarta, Kamis (8/12).

Di tempat terpisah, Heru Dewanto, Direktur Utama PT Cirebon Energi Prasarana, salah satu IPP yang mengoperasikan PLTU Cirebon I, mengungkapkan kebijakan baru pemerintah yang mendorong swasta untuk mengambil peran lebih dalam peningkatan rasio elektrifikasi harus didukung dengan pemberian insentif.

Insentif yang diperlukan antara lain dalam proses pengadaan lahan, selain untuk pembangkit, pembebasan lahan untuk laham transmisi kerap kali selalu menjadi hambatan swasta dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan.

“Masalah klasik yaitu masalah transmisi, lahan yang membutuhkan peran negara untuk membantunya.  Lebih specifik lagi adalah transmisi, lahannya itu masuk ke special facility,” tandas Heru.(RI)