JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan PT PLN (Persero) waktu hingga 2025 untuk merealisasikan program gasifikasi pembangkit listrik. Ini jadi salah satu jalan terbaik dalam masa transisi energi dari fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT).

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan bahwa PLN sengaja ditunjuk menggantikan Pertamina lantaran dari PLN sendiri yang mengajukam diri untuk mendapatkan tugas tersebut.

“Paket pertama yang harus bisa diselesaikan tahun 2025, konversi diesel ke gas jumlahnya kurang lebih 1,5 gigawatt (GW) ya jadi pakai LNG yang dari Tangguh kan deket jadi nggak usah impor minyak,” kata Arifin ditengok disela Purnomo Yusgiantoro Conference, Jumat (15/9).

Berdasarkan Keputusan Menteri No 2.K/TL.01/MEM.L/2022 terdapat 26 pembangkit baru yang akan dibangun dengan total kapasitas mencapai 1.018 MW dan alokasi gas yang dibutuhkan 72,32 BBTUD. Selanjutnya tujuh Pembangkit Listrik bertenaga gas yang baru dibangun. Seluruhnya berada di wilayah Indonesia bagian timur dengan kapasitas 180 MW dan gas yang dibutuhkan 11,42 BBTUD.

Sehingga total keseluruhan pembangkit listrik yang masuk dalam penugasan Pertamina dan PLN untuk disediakan LNG dan menjadi berbahan bakar LNG atau gas di aturan baru ini berjumlah 33 pembangkit dengan kapasitas 1.198 MW dan kebutuhan gas 83,74 BBTUD.

Proyek gasifikasi di 10 titik Cluster Nusa Tenggara (Nusra) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang saat ini telah memasuki tahap perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebutuhan gas bumi untuk Cluster Nusra dan Sultra direncanakan akan dipasok lewat moda LNG dari Bontang, dengan total kebutuhan gas di cluster Nusra sekitar 28 BBTUD dan Sultra sekitar 4 BBTUD. (RI)