JAKARTA – Pemerintahan terus berupaya melakukan pengembangan mekanisme ekonomi karbon. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), mengungkapkan strategi Indonesia dalam mencapai Nationality Determined Contribution (NDC) dengan kombinasi kerja dua sektor besar penurunan emisi, yaitu sektor kehutanan (Forestry and Other Land Use/FoLU) dan sektor energi.

Perdagangan karbon didorong untuk dapat dikembangkan memenuhi komitmen Indonesia kepada masyarakat internasional sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah diratifikasi, untuk pencapaian target NDC hingga mencapai 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030,

“Bekerja sama dengan World Bank, perdagangan karbon yang dikembangkan adalah mekanisme cap and trade atau batasi dan dagangkan,” ujarnya, dalam pertemuan secara daring dengan World Bank Country Director Indonesia dan expert senior World Bank, baru-baru ini.

Siti Nurbaya mengatakan sistem ini bernama lengkap emission trading system atau sistem perdagangan emisi. Sistem ini umumnya diterapkan dalam pasar karbon wajib karena untuk sistem ini diperlukan pembatasan emisi gas rumah kaca pada pihak-pihak peserta pasar,

Pengaturan tentang carbon pricing dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi instrumen NDC dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia yang dapat mendukung upaya pencapaian target NDC, memberikan bimbingan tentang administrasi NEK, menyediakan koridor untuk reorganisasi kegiatan NEK (termasuk CDM, JCM, perdagangan karbon, dan lain lain), memberikan pilihan insentif bagi pemangku kepentingan yang berperilaku baik, terutama dalam pengelolaan perubahan iklim, memberikan dasar hukum untuk penerapan instrumen pembiayaan lingkungan yang inovatif, serta mendukung kinerja kegiatan usaha berwawasan lingkungan dalam penerapan instrumen keuangan seperti Obligasi, SUKUK, blended finance, dan lain sebagainya.

Pengaturan itu sangat penting untuk menjaga dan melindungi berbagai inisiatif yang berkembang secara benar dan tidak sesat mengingat sudah banyak kegiatan atau inisiatif dan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha dan civil society organization.

Adapun pihak World Bank telah menyatakan dukungannya terhadap program-program pembangunan di Indonesia termasuk dalam pengurangan emisi karbon. World Bank siap membantu melalu dukungan pendanaan untuk memperkuat kapasitas, dan dampingan teknis para ahli.(RA)