JAKARTA – Rencana pengembangan CNG Merah Putih sebagai alternatif LPG 3 kilogram memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi Indonesia. Pemanfaatan gas bumi domestik berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Kebijakan ini juga dapat menekan tekanan fiskal dan memperluas pasar bagi produksi gas nasional. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kesiapan pasokan, infrastruktur, keekonomian, dan keselamatan. Konversi karena itu tidak semestinya dilakukan secara seragam dan serentak di seluruh wilayah.

“Pengembangan CNG untuk rumah tangga merupakan peluang yang perlu didorong. Ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga internasional, nilai tukar, dan gangguan rantai pasok. Pemanfaatan gas domestik dapat memperkuat kemandirian energi. Namun, CNG tidak dapat langsung menggantikan LPG 3 kg di seluruh Indonesia. Implementasinya harus dimulai secara selektif dan bertahap,” ujar Abra Talattov, Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Menurut Abra, pendekatan CNG clustering dapat menjadi model transisi awal yang paling realistis. Model tersebut mengintegrasikan sumber gas, fasilitas kompresi dan pengisian, sistem pengangkutan, serta konsumen dalam satu wilayah layanan. Konsentrasi kegiatan dalam satu klaster dapat menekan biaya logistik dan mempermudah pengawasan. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah menguji keandalan rantai pasok dalam skala terkendali. Program baru diperluas setelah klaster awal terbukti aman, ekonomis, dan diterima masyarakat.

“Pemerintah sebaiknya memulai dari klaster yang paling siap. Setiap klaster harus memiliki sumber gas yang jelas, jarak distribusi relatif pendek, konsumen yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang tersedia. Rantai pasoknya juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari hulu hingga rumah tangga. Harus jelas siapa pemasok gas, operator fasilitas, distributor, dan penanggung jawab keselamatan. Dengan desain tersebut, risiko pada tahap awal dapat ditekan,” jelas Abra.

Klaster awal perlu diprioritaskan di wilayah yang dekat dengan sumber gas, fasilitas pemrosesan, jaringan pipa, atau fasilitas distribusi yang telah tersedia. Kedekatan tersebut dapat mengurangi biaya transportasi sekaligus memperkecil risiko gangguan pasokan. Pemilihan lokasi tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah rumah tangga penerima LPG 3 kg. Pemerintah juga harus menghitung jarak angkut, kepadatan konsumen, kondisi jalan, dan akses terhadap titik penukaran tabung. CNG dapat kehilangan keunggulan ekonomi apabila harus didistribusikan terlalu jauh kepada konsumen yang tersebar.

“Klaster yang ideal memiliki pasokan cukup, jarak angkut pendek, permintaan terkonsentrasi, dan akses distribusi yang baik. Kombinasi itu penting agar fasilitas CNG dapat dimanfaatkan secara optimal. Harga di tingkat konsumen juga harus tetap terjangkau tetapi harus memperhatikan keekonomian Badan Usaha agar menjamin pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan, andal dan aman. Pendekatan klaster dapat diterapkan di daerah yang belum memiliki jaringan gas, tetapi masih berada dalam radius distribusi CNG yang ekonomis. Dalam kondisi tersebut, CNG dapat menjadi jembatan sebelum jaringan pipa tersedia,” kata Abra.

Pada masa transisi, rumah tangga tidak harus menjadi satu-satunya sumber permintaan dalam sebuah klaster. Kebutuhan rumah tangga dapat digabungkan dengan permintaan dari UMKM, pasar tradisional, rumah makan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik. Konsumen pengguna utama dibutuhkan untuk menciptakan volume permintaan minimum yang stabil. Permintaan yang terkonsentrasi akan meningkatkan utilisasi fasilitas pengisian dan memperkuat kelayakan investasi. Namun, penambahan konsumen pengguna utama tidak boleh mengurangi prioritas pasokan kepada rumah tangga.

“Pemerintah harus memastikan kelompok pengguna utama CNG dapat memperkuat keekonomian klaster, bukan menciptakan persaingan pasokan. Alokasi gas untuk setiap kelompok pengguna perlu ditetapkan secara jelas. Setiap klaster juga harus memiliki cadangan untuk menghadapi kenaikan permintaan atau gangguan distribusi. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah tabung yang dibagikan. Indikator utamanya adalah kontinuitas pasokan, keterjangkauan harga, kemudahan akses, dan keselamatan,” ujar Abra.

Setiap klaster awal perlu diperlakukan sebagai proyek percontohan sebelum program diperluas. Pemerintah harus mengevaluasi biaya distribusi, harga akhir, waktu pengisian ulang, kemudahan penggunaan, penerimaan konsumen, dan insiden keselamatan. Hasil evaluasi tersebut perlu dibuka secara transparan sebagai dasar pengambilan keputusan. Klaster yang berhasil dapat direplikasi di wilayah dengan karakteristik serupa. Klaster yang belum ekonomis atau aman harus diperbaiki terlebih dahulu tanpa memaksakan ekspansi.

Penerapan CNG clustering harus ditempatkan sebagai proses transisi, bukan penggantian LPG 3 kg secara mendadak. LPG perlu tetap tersedia sampai pasokan CNG terbukti andal dan fasilitas distribusinya mudah dijangkau. Masa transisi juga dibutuhkan agar masyarakat dapat menyesuaikan perangkat dan kebiasaan penggunaan energi. Konsumen harus dilibatkan sejak tahap perencanaan serta mendapatkan akses terhadap edukasi dan layanan pengaduan. Pengurangan LPG hanya dapat dilakukan secara bertahap setelah kesiapan setiap klaster terverifikasi.

“Transisi tidak boleh menambah beban rumah tangga miskin dan usaha mikro. Perhitungan harga harus mencakup biaya tabung, penyesuaian kompor, regulator, transportasi, serta waktu untuk memperoleh pasokan. Jangan sampai penghematan negara justru berubah menjadi biaya tambahan bagi masyarakat. CNG harus memberikan manfaat nyata dari sisi harga, kemudahan, dan keandalan. Jika masih diperlukan subsidi, skemanya harus transparan dan tepat sasaran,” tegas Abra.

Keselamatan harus menjadi persyaratan utama karena CNG disimpan pada tekanan tinggi. Tabung, katup, regulator, fasilitas pengisian, kendaraan pengangkut, dan tempat penyimpanan wajib memenuhi standar serta sertifikasi. Setiap tabung perlu memiliki identitas yang dapat ditelusuri untuk memantau usia pakai, inspeksi, dan riwayat perawatan. Operator harus menarik dan mengganti tabung yang rusak atau tidak lagi memenuhi standar. Konsumen juga perlu memperoleh demonstrasi langsung mengenai penggunaan, penyimpanan, tanda gangguan, dan prosedur keadaan darurat.

“Keberhasilan klaster pada akhirnya bergantung pada kepastian pasokan gas dari hulu. Setiap klaster harus memiliki alokasi, kontrak pasokan, dan rencana cadangan yang jelas. Pemerintah membutuhkan neraca gas regional untuk menentukan lokasi prioritas dan menjaga keseimbangan dengan kebutuhan industri, kelistrikan, pupuk, serta sektor lainnya. Peta jalan CNG harus memuat sumber pasokan, kebutuhan investasi, model distribusi, standar keselamatan, perlindungan konsumen, dan jadwal evaluasi. Prinsipnya, mulailah dari wilayah yang paling siap, uji berdasarkan bukti, lindungi konsumen, lalu perluas secara bertahap,” jelas Abra.