JAKARTA — Industri pengolahan nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kepastian pasokan bijih nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga sulfur dan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel.

Mateus Sigit Harisulistya Head of Strategy and Business Development PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menilai kepastian pemerintah terkait RKAB menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pasokan bijih nikel bagi pabrik HPAL dapat terpenuhi sehingga fasilitas pengolahan dapat beroperasi sesuai dengan rencana.

“Sekarang itu kami masih melihat masih menjadi semacam kepastian dari sisi pemerintah, yaitu terkait RKAB, pasokan nikel itu nanti bisa memenuhi untuk pabrik HPAL-nya, dan bisa beroperasi sesuai dengan plan,” ujar Sigit disela Sosialisasi MediaMIND 2026, Senin (14/9).

Menurutnya, terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian, selain kepastian pasokan bijih nikel ada juga tingginya biaya produksi yang saat ini semakin tertekan oleh kenaikan harga sulfur. Kondisi geopolitik dan pasokan sulfur dari kawasan Timur Tengah turut memberikan tekanan terhadap harga komoditas tersebut. Kenaikan harga sulfur kemudian berdampak langsung terhadap biaya operasional fasilitas HPAL.

“Karena sulfur itu dengan Middle East ya, Middle East itu kan menjadi isu kelangkaan dari sulfur, harganya tinggi sekali, dan itu memang berimpact terhadap HPAL,” ujarnya.

Di tengah tekanan biaya sulfur, industri HPAL juga menghadapi kenaikan HPM bijih nikel, khususnya untuk jenis limonit. Menurutnya, harga yang ditetapkan berdasarkan formula HPM saat ini mengalami kenaikan signifikan dan dinilai berada di atas kondisi harga pasar. “Bijih nikel itu dari pemerintah kan mengeluarkan ada harga patokan mineral, di mana untuk limonit itu harganya jadi naik signifikan, dan itu jauh di atas market,” katanya.

Peemerintah diharapkan dapat mengevaluasi kembali formula HPM untuk bijih nikel yang menjadi bahan baku HPAL. Penyesuaian tersebut dinilai diperlukan agar beban biaya bahan baku tidak semakin menekan keekonomian proyek HPAL.

“Kami mengharapkan harga biji itu bisa disesuaikan, sehingga tidak akan memberatkan dengan signifikan terhadap HPAL. Karena HPAL sendiri saat ini sudah suffer dengan harga sulfur, sehingga diharapkan ada support dari pemerintah untuk meninjau HPM-nya,” ujarnya.

Tekanan terhadap biaya operasional Pabrik HPAL yang berada dalam struktur usaha patungan atau joint venture memang lebih besar ketimbang dengan operasi Vale di Sorowako yang terintegrasi dari kegiatan pertambangan hingga pengolahan. Fasilitas HPAL di Pomalaa, Bahodopi, serta fasilitas HPAL di Sorowako nantinya memiliki struktur entitas yang terpisah.

Dengan struktur tersebut, ketika PT Vale menjual bijih nikel kepada entitas joint venture, harga bijih tersebut tetap harus memperhitungkan HPM yang berlaku. Kondisi ini membuat kenaikan harga bijih memberikan tekanan tambahan terhadap biaya produksi HPAL.

“Nah ketika kita PT Vale menjual harga nikel, bijih nikel itu ke joint venture-nya, itu harganya boleh dibilang agak tinggi banget. Jadi dari sisi HPAL-nya memang akan kena double hit lah, karena dapat sulfur yang tinggi, kemudian dari biji nikel,” ungkap Sigit.

Dia mengungkapkan, berdasarkan formula HPM yang baru, harga patokan bijih nikel limonit dapat meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan formula sebelumnya.

“Kalau dari HPM, bisa double. Jadi kalau misalnya harga sebelumnya dari HPM yang lama itu mungkin sekitar US$20-an, sekarang bisa sampai US$40-an, dengan formula yang baru,” ujarnya.

PT Vale berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali besaran maupun formula HPM tersebut dengan memperhatikan kondisi pasar dan tekanan biaya yang sedang dihadapi industri HPAL. Evaluasi dinilai penting agar pengembangan hilirisasi nikel tetap berjalan tanpa mengurangi keekonomian proyek pengolahan berteknologi HPAL.