JAKARTA – Pemerintah bakal menggenjot sosialisasi pengembangan Lapangan Tangkulo, Blok South Andaman yang dikelola oleh Mubadala Energy. Belakangan setelah rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada suara dari masyarakat Aceh untuk meninjau ulang POD yang sudah disetujui pemerintah tersebut.

Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM, menegaskan bahwa pemerintah memilih mengedepankan pendekatan sosialisasi kepada masyarakat Aceh terkait rencana pengembangan lapangan gas Tangkulo. Dia mengatakan pemerintah saat ini fokus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat proyek gas raksasa Andaman, sekaligus memastikan Aceh menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari pengembangannya.

Langkah pemerintah ini sebagai salah satu upaya percepatan monetisasi cadangan gas di wilayah Andaman agar tidak terkatung-katung seperti di Masela yang pada akhirnya baru bisa groundbreaking setelah menunggu 24 tahun lamanya sejak ditemukan cadangan gasnya.

“Kita intinya kita sosialisasikan dulu secara lebih jauh apa yang akan dilakukan untuk memprioritaskan Aceh. Sudah itu saja,” kata Laode ditemui disela Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2026 di JCC Jakarta, Selasa (21/7).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah akan menggandeng kalangan akademisi di Aceh untuk memperluas pemahaman mengenai proyek strategis tersebut.

“Gas Andaman ini kan sempat dianggap, ‘Wah ini Aceh gimana nih kebagian atau tidak?’ Nah ini kita mau mensosialisasikan. Sore ini saya akan ketemu dengan Rektor Universitas Malikussaleh. Kita mau membuat langkah-langkah sosialisasi yang baik agar masyarakat Aceh juga paham keberadaan ini, salah satunya bahwa prioritasnya untuk masyarakat Aceh,” ujarnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian juga adalah adalah keinginan masyarakat Aceh agar gas dari Lapangan Tangkulo diolah di darat (onshore) di Aceh sehingga mampu menciptakan nilai tambah lebih besar bagi daerah. Seperti diketahui di Aceh ada fasilitas LNG Arun yang sudah lama tidak digunakan.

Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan proyek telah memiliki konsep dalam POD yang akan dijelaskan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. “Makanya kita pertemukan. Kita kan POD sudah ada seperti ini. Nah nanti kita jelaskan win-win solution-nya seperti apa,” kata Laode.

Sebelumnya, persetujuan POD I South Andaman sempat memicu penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi di Aceh. Penolakan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa skema pengembangan lapangan gas Tangkulo lebih mengedepankan fasilitas terapung (offshore) dan tidak membangun fasilitas pengolahan gas di daratan Aceh.

Sejumlah pihak menilai skema tersebut berpotensi membuat manfaat ekonomi yang diterima Aceh menjadi tidak optimal, baik dari sisi investasi hilir, penciptaan lapangan kerja, maupun berkembangnya industri berbasis gas di daerah. Selain itu bagi hasil yang diperoleh masyarakat juga dinilai kecil.