JAKARTA – Pemerintah mengakui pembangkit listrik alami kekurangan batu bara dari kontrak yang sudah disepakati antara PLN dan para produsen batu bara. Namun demikian kekurangan tersebut seharusnya tidak membuat gangguan listrik.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan PLN untuk tahun ini membutuhkan 154 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik dan sudah diamankan melalui komitmen kontrak sebanyak 134 juta ton. “PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,” ungkap Bahlil di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (18/6).

Namun sayangnya Bahlil tidak mendetailkan apakah batu bara yang sudah diikat kontrak tersebut memang sudah tersedia atau baru sebatas kontrak di atas kertas.

Bahlil menyatakan untuk bisa memastikan ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik pemerintah memutuskan untuk membentuk satuan khusus yang bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai pihak untuk memperlancar suplai batu bara untuk pembangkit listrik.

“Tim pengadaannya nanti adalah dari ESDM khususnya Dirjen Minerba, kemudian dari Inspektur Jenderal ESDM, kemudian dari BPKP dan dari PLN. Supaya apa? kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang udah ada ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak nyampai di power plant,” jelas Bahlil.

Kekhawatiran akan pasokan batu bara sangat wajar pasalnya di beberapa wilayah sudah terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Terutama di wilayah Jawa bagian barat. Bahlil sendiri memastikan tidak akan ada lagi pemadaman listrik akibat pasokan batu bara. “Enggak (pemadaman listrik) ya. Oke,” tegas Bahlil. (RI)