• JAKARTA – Masalah perizinan masih menjadi masalah klasik yang terus menghambat upaya peningkatan lifting migas. Bahkan pemerintah juga mengakui bahwa salah satu faktor yang membuat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak bisa mengakselerasi program kerja adalah karena perizinan yang tumpang tindih.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan siap untuk lebih aktif menangani masalah perizinan.

“Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi,” ungkap Bahlil ada gelaran CEO Forum 2025 di Kantor SKK Migas Jakarta, Rabu (30/7).

Niat Bahlil memang bagus, tapi yang harus diingat perizinan migas tidak hanya melibatkan SKK Migas dan Kementerian ESDM. Ada beberapa kementerian lembaga lain yang harus dilalui. Belum lagi dengan perizinan di tingkat daerah. Jika ditotal jumlahnya bahkan bisa mencapai ratusan perizinan.

Bahlil menginginkan potensi migas dengan seluruh konsesi yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting. Adapun dari 128 cekungan, baru terdapat 20 cekungan yang berproduksi. Hal ini mengindikasikan masih banyak potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian, masih banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun tidak berjalan.

Maka dari itu, sesuai arahan dari Presiden Prabowo, Bahlil akan bekerja sama dengan KKKS untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting, termasuk mencari akar permasalahan apabila terjadi perlambatan dalam perizinan, sekaligus mempercepat prosesnya.

“Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi,” ungkap Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga berpesan agar ada pemberdayaan bagi masyarakat daerah. Pembinaan dan pemberian kesempatan bagi masyarakat setempat menjadi krusial agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan dampak positif. Terkait dukungan fiskal untuk mewujudkan proyek hulu migas yang ekonomis, Bahlil menyampaikan saat ini sudah tidak masalah gross split ataupun cost recovery karena Internal Rate of Return (IRR) sudah dibuat ekonomis.