JAKARTA – Pemerintah diminta  berani konsisten dalam menerapkan kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang aman bagi lingkungan, salah satunya dengan membatasi penjualan BBM berstandar kualitas rendah.

Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan strategi pembatasan penjualan BBM jenis Premium yang berstandar kualitas terendah, tidak berlebihan jika diterapkan  di kota-kota besar. Penjualan Premium bisa dilakukan dengan catatan di wilayah remote yang tingkat perekonomian masyarakatnya juga masih rendah.

“Premium dipersempit, digeser ke pinggiran. Di kota-kota besar harus setara Pertamax,  minimal Euro 2 untuk menekan tingkat polusi,” kata Tulus kepada Dunia Energi, Kamis (21/12).

Menurut Tulus, saat ini pemerintah memiliki momentum yang tepat untuk menerapkan strategi pembatasan Premium, lantaran sudah tersedianya BBM dengan standar kualitas menuju ke Euro 4.

Saat ini PT Pertamina (Persero) telah meningkatkan standar kualitas bahan bakarnya dengan meng-upgrade Pertamax Turbo yang memiliki Ron 98 dengan kadar sulfur rendah, maksimal 50 ppm. Spesifikasi seperti itu membuat Pertamax Turbo sebagai bahan bakar dengan kualitas tertinggi yang dipasarkan di tanah air.

Menurut Tulus, Indonesia sudah sangat ketinggalan untuk urusan kualitas BBM. Malaysia misalnya, hanya membolehkan pemasaran BBM dengan research octane number (RON) 95.

“Kita masih ada RON 88, Euro 1 saja belum  lulus,” tukas dia.

Bukan mendukung pembatasan BBM berstandar kualitas rendah, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru memberikan izin swasta, PT Vivo Energy Indonesia yang BBM dengan RON 89.

Tulus mengakui salah satu kendala utama dalam penerapan BBM berstandar menimal Euro 4 adalah harga jual. Selama masyarakat diberikan pilihan BBM murah,  meskipun dengan kualitas sangat buruk bakal tetap akan dipilih untuk dikonsumsi.

“Salah satu kendala adalah karena harga yang masih dianggap mahal. Apalagi jika ada pembanding yang lebih murah, yakni Premium,” kata.

Harry Poernomo, Anggota Komisi VII DPR, menegaskan rencana untuk meningkatkan kualitas BBM penting dan itu menjadi  salah satu komitmen pemerintah.

Dia mengingatkan agar rencana peningkatan kualitas BBM tidak memberikan dampak negatif terhadap kepentingan sebagian masyarakat Indonesia yang  masih membutuhkan BBM dengan harga terjangkau.

Prioritas pemasaran BBM kualitas tinggi dengan RON 98 dan mendekati Euro 4 di kota besar bisa saja dilakukan selama sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat juga memang jelas.

“Bisa saja sesuai kebutuhan pasar dan daya beli masyarakat, karena grade tersebut tidak perlu disubsidi lagi,” tandas Harry.(RI)