JAKARTA – Proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) dikhawatirkan tidak akan selesai sesuai target melihat realisasi hingga saat ini.

“Melihat situasi sekarang saya justru pesimis. Jangankan 35 ribu MW, 17 ribu MW saja saya masih ragu karena selama ini banyak kegiatan yang justru sifatnya hanya seremoni-seremoni saja,” kata Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (1/6).

Gus juga mengeluhkan belum adanya road map nyata dan jelas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait upaya mencapai kedaulatan energi yang sedang dikejar.

“Sebenarnya sudah ada rumah kedaulatan energi, itu bagus tapi belum dilengkapi konsep detailnya seperti apa,” ungkapnya.

DPR juga mengakui masih banyak kelemahan dalam pengelolaan energi di tanah air, salah satunya adalah masih rancunya posisi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian ESDM yang sama-sama bertanggung jawab terhadap PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), dua perusahaan negara yang mengurusi masalah energi di Tanah Air.

“Kita masih dihadapkan pada masalah kelembagaan, Pertamina dan PLN ini punya dua bos yakni Kementerian BUMN serta juga bertanggung jawan secara teknis ke Kementerian ESDM,” tandas Gus Irawan.(RI)