JAKARTA – Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi serta penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai menterinya ternyata belum memiliki payung hukum yang jelas. Hingga kini Peraturan Presiden (Perpres) yang biasa menjadi landasan hukum pembentukan lembaga baru ternyata masih dalam pembahasan, padahal Bahlil sudah dilantik Prabowo Subianto beberapa pekan lalu.

“Saya dilantik menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), strukturnya saja, Perpres-nya itu masih pembahasan,” kata Bahlil Lahadalia dalam gelaran Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10).

Dibentuknya Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, tidak lepas dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketahanan energi sejalan dengan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas sumber daya alam.

“Arahan Bapak Presiden, keputusan menjadi pekerjaan, pekerjaan menjadi hasil, dan hasil harus menjadi manfaat bagi rakyat. Dan itu dituangkaan dalam Asta Cita Bapak Presiden, terkait dengan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, termasuk di dalamnya adalah persoalan hiliriisasi,” ujar dia.

Menurut Bahlil kementerian yang nantinya dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi juga belum dipastikan.

“Tapi saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar, yang sudah pasti itu adalah ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, itu sudah pasti,” ujar dia.

Selain itu ada beberapa instansi yang siap dikonsolidasikan ke dalam naungan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, salah satunya adalah Kementerian Perindustrian.

“Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan, kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambahnya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian,” tandas Menko Bahlil.

Bahlil menegaskan pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak akan menimbulkan pemborosan keuangan negara. Nantinya anggaran yang digunakan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan anggaran yang sama dengan Kementerian ESDM dan tidak ada pengalokasian anggaran baru.

“Kita akan mengoptimalkan dari kementerian ESDM. Saya juga menyampaikan bahwa anggaran untuk Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, semua anggarannya memakai anggaran ESDM,” jelas dia.