JAKARTA – Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo tidak muncul di ruang hampa. Ia muncul di tahun yang sama ketika peta pertambangan baru untuk Provinsi Banten diterbitkan.
Rangkaian waktu inilah yang kini menjadi sorotan. Bukan hanya soal apakah badak Jawa harus pindah atau tidak, tetapi soal apa yang terjadi di sekitar habitatnya saat wacana itu bergulir.
Wacana tersebut pertama kali disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki. Alasan yang dikemukakan adalah risiko tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Namun, bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), alasan kebencanaan itu belum cukup kuat jika belum didukung bukti ilmiah bahwa Ujung Kulon sudah tidak layak lagi sebagai habitat.
“Belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak lagi,” ujar Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI.
Di perbatasan TNUK, terdapat konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam). Luasnya sekitar 5.302 hektare dan telah beroperasi sejak 2010.
Pada 2020, tambang ini ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Status itu membuat aktivitas pertambangan di sana mendapat perlakuan strategis, termasuk dukungan pengamanan.
Namun, berdasarkan laporan tahunan Antam, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025.
Berakhirnya izin ini memunculkan pertanyaan baru: bagaimana kelanjutan aktivitas pertambangan di kawasan penyangga Ujung Kulon? Apakah akan diperpanjang, diperluas, atau dialihkan?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten pada Februari 2026, yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Keputusan itu membagi wilayah pertambangan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah tahap awal sebelum pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin.
Berdasarkan penelusuran Walhi terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam kawasan WUP.
Ini penting karena TNUK bukan hanya daratan. Kawasan konservasi ini juga mencakup ekosistem perairan yang memiliki fungsi ekologis dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perlindungan taman nasional.
Jika indikasi itu benar, maka ada persoalan spasial yang harus diklarifikasi pemerintah: bagaimana mungkin wilayah perairan di sekitar kawasan konservasi masuk dalam peta wilayah pertambangan?
“Ini situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Namun di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” kata Umi.
Aktivitas pertambangan di sekitar taman nasional, baik di darat maupun di perairan, berpotensi menimbulkan pencemaran air, sedimentasi, gangguan ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat.
Yang membuat Walhi semakin curiga adalah urutan waktunya. Februari 2026: Keputusan Wilayah Pertambangan Banten terbit. Tahun yang sama: Muncul wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon.
“Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi,” tegas Umi.
Walhi tidak menuduh secara langsung bahwa kedua kebijakan itu saling terkait. Namun, mereka meminta pemerintah membuka data secara transparan.
Tiga Desakan Walhi
Atas temuan tersebut, Walhi mendesak tiga hal:
Pertama, hentikan wacana pemindahan badak Jawa sebelum ada kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kedua, buka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK.
Ketiga, pastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.
Bagi WAalhi, keselamatan badak Jawa tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan investasi.
Negara, menurut mereka, seharusnya hadir untuk melindungi habitat dan menjamin keberlangsungan hidup spesies yang terancam punah, bukan membuka ruang bagi kepentingan ekonomi yang berpotensi merusak ekosistemnya.(RA)





Komentar Terbaru