JAKARTA – Pemerintah  mengaku kesulitan  mengimplementasikan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran.

Ego Syahrial, Direktur Jendral Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan salah satu tentangan terberat pemerintah dalam penyauran subsidi LPG 3 kg adalah masalah pendataan,  yakni terkait masyarakat mana yang berhak menerima subsidi yang masih belum rampung hingga saat ini. Proses pegumpulan data saat ini diambil alih oleh Kementerian Sosial.

“Jadi Kemensos sedang verifikasi di lapangan. Ini butuh waktu, kita belum bisa memutuskan kapan bisa dilaksanakan. Tapi kita bekerja keras,” kata Ego setelah rapat tertutup dengan Komisi VII DPR, Selasa (10/10).

Pemerintah sekarang lebih memilih mengkaji mekanisme pemberian subsidi secara langsung. Padahal sebelumya sempat dilakukan pengujian subsidi secara tertutup di suatu wilayah, bahkan pilot projectnya telah dilakukan di Tarakan, Kalimantan Utara, namun hasilnya ternyata tidak terlalu memuaskan, sehingga subsidi bantuan langsung yang menjadi opsi saat ini.

Dalam konsep bantuan langsung rencananya akan disatukan dengan program bantuan langsung non tunai yang dimiliki Kemensos.

“Kalau konsepnya bantuan langsung ke orangnya. Jadi orang yang betul-betul dikategorikan miskin itu dapat,” tukasnya Ego.

Pemberian subsidi LPG 3 kg dianggap sebagai bom waktu. Karena jika tidak disalurkan dengan tepat sasaran jumlahnya akan terus membengkak dan membebani keuangan negara.

Dalam cataran Kementerian ESDM, subsidi 3 kg dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 untuk seluruh masyarakat dialokasikan sebesar 6,119 juta metrik ton atau Rp 39,39 triliun yang diperuntukan untuk 54, 89 juta kepala keluarga dan 2,3 juta usaha mikro.

Sementara jika berdasarkan data sementara, jika penyaluran subsidi LPG 3 kg dilakukan dengan tepat sasaran, maka subsidi hanya dialokasikan untuk 25,7 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan miskin serta 2,3 juta usaha mikro dengan volume 3,529 juta MT atau sebesar Rp 17,64 triliun. Ini berarti jika dilakukan negara seharusnya bisa berhemat sebesar Rp 22,29 triliun.

“Ini pekerjaan sangat luar biasa. Sampai sekarang yang saya dapat data, Kemensos dan Kementerian ESDM punya data baru teridentifikasi masyarakat miskin itu 10 juta-15 juta. Itu yang baru bisa diidentifikasi,” papar Ego.

Menurut Ego, pemerintah pun  sampai harus meminta bantuan PT Pertamina (Persero)  untuk mensosialisasikan penggunaan LPG 3 kg yang tepat dengan sekaligus menggencarkan penggunaan Bright Gas kemasan 5,5 kg

“Kita minta agar Pertamina  menggencarkan penggunaan 5,5 kg itu salah satunya. Bahkan gencarnya Pertamina kan tabung melon itu dituliskan untuk rakyat miskin,”  kata Ego.(RI)