JAKARTA – Erika Retnowati sebagai kepala dan delapan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) akhirnya resmi dilantik oleh Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Erika dan kolega sudah dinantikan oleh sederet tugas yang diberikan oleh Kementerian ESDM.

Untuk sektor tata kelola gas bumi, Arifin meminta BPH Migas bisa fokus dalam melakukan evaluasi terhadap tarif pengangkutan gas atau toll fee. Dia meminta penerapan toll fee bisa mendukung kebijakan harga gas yang terjangkau bagi para konsumennya.

“Dalam rangka mewujudkan harga gas bumi yang affodarble bagi konsumen khususnya industri tertentu kami harapkan BPH Migas segera menerapkan tarif pengangkutan atau toll fee di beberapa ruas yang belum terselesaikan,” kata Arifin, dalam pelantikan Kepala dan Anggota Komite BPH Migas, Senin (9/8).

Arifin meminta evaluasi tidak hanya dilakukan di ruas pipa yang diperuntukan untuk industri tertentu yang mendapatkan harga gas khusus. Tapi juga di seluruh ruas pipa yang ada di tanah air.

“Perlu dilakukan evaluasi tarif toll fee di seluruh ruas pipa untuk meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan agar harga gas di plant gate jadi ekonomis,” tegas dia.

Selanjutnya, terkait penetapan harga gas bumi rumah tangga dan gas pelanggan kecil, Arifin meminta para pengurus baru BPH Migas bisa melakukan sinkronisasi perijinan memerlukan sinergi dengan instansi terkait sehingga pembangunan Jargas rumah tangga bisa berjalan lancar.

“Termasuk pada saat BPH Migas menjalankan tugas dan fungsi terkait pengaturan dan penetapan pengusaahaan transmisi dan distribusi gas bumi melalui lelang transimisi dan wilayah jaringan distirbusi dalam rangka memberikan hak khsusus,” ungkap Arifin.

BPH Migas diminta pula untuk terus memperbaiki  tata kelola dalam pengelolaan hilir migas termasuk ekstrnal BPH Migas dalam melaksanakan tugas agar BPH Migas dapat membangun sinergi dan kerjasama yang baik dengan Kementerian ESDM.

BPH Migas juga harus memastikan kelanjutan proyek-proyek migas yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). sementara di bidang gas bumi perlu segera menyelesaikan PSN khususnya transmisi gas bumi untuk mengintegrasikan infastruktur nasional. “Sehingga gas bumi dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri,” kata Arifin.