JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal kumpulkan bos perusahaan tambang bauksit pekan ini guna membahas pelaksanaan larangan ekspor bauksit yang baru saja ditetapkan pemerintah.

Ridwan Djamaluddin, Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba), Kementerian ESDM, menyatakan seluruh pihak harus mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun demikian pemerintah kata dia juga berharap tidak ada gejolak setelah larangan ditetapkan.

“Juni 2023 larangan ekspor, ada batasan wash bauksit kurang dari 42% yang penting menurut saya kalau kebijakan sudah keluar bagaimana kita menyikapinya, kami jumat pagi akan melakukan rapat dengan para pelaku usaha langkah-langkah apa yang akan dilakukan supaya saat larangan ini terjadi kita bisa menyikapinya secara produktif,” jelas Ridwan kepada Dunia Energi di Kementerian ESDM, Rabu (21/12).

Menurut dia dengan adanya larangan ekspor bijih bauksit ini pesan pemerintah sudah jelas bahwa hilirisasi mineral jadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Untuk itu pemerintah bakal terus mendorong para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri membangun industri hilirisasi mineral bauksit di dalam negeri.

“Antisipasinya kita harus bikin pabrik hilirisasi di sini kita akan dorong perusahaan investasi ke arah sana,” tegas Ridwan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengumumkan pemberlakuan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang.

“Melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri tersebut, saya memperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun,” ujar Jokowi.

Menurut dia kebijakan ini diambil pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Sebelumnya, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat yang semula hanya Rp17 triliun atau US$1,1 miliar di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliun atau US$20,9 miliar pada tahun 2021. Perkiraan saya, tahun ini nilai ekspor nikel akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari US$30 miliar.

“Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” kata Jokowi. (RI)