JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mendukung holding BUMN tambang mendanai pengambilalihan 41,64% saham divestasi PT Freeport Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah Papua juga akan diikutsertakan.

“Jadi metode divestasi maupun metode valuasinya masih dalam negosiasi antara BUMN dan Pemda Papua dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Rini Soemarno, Menteri BUMN di Jakarta, Kamis malam (5/10).

Saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN baru menguasai 9,36% saham. Pemerintah menginginkan pasca perpanjangan kontrak pada 2021, kepemilikan nasional di Freeport bisa mencapai 51%.

Rini menegaskan meskipun ada beberapa pihak yang akan mengambilalih saham Freeport, BUMN dipastikan tetap akan menjadi pemegang saham mayoritas. Pemerintah juga memastikan skema yang sedang dikaji tidak akan melalui skema penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).

“Tidak (IPO), kami mampu. Kalau tidak mampu kami katakan sejak awal,” tegas Rini.

Mekanisme divestasi saat ini masih menjadi poin negosiasi serius antara pemerintah dan induk usaha Freeport Indonesia, Freeport-McMoRan Inc. Pasalnya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut menolak mekanisme yang ditawarkan pemerintah.

Menurut Rini, tim yang bekerja sampai saat ini terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Freeport untuk merumuskan metode divestasi maupun metode dalam perhitungan valuasinya.

“Saya tidak bisa mengatakan secara detil. Memang dalam divestasi ini Kementerian BUMN diberi tanggung jawab untuk melakukan kalkulasi dan juga berkomunikasi bersama sama Kemenkeu dan Freeport, jadi masih on progress,” kata Rini.(RI)