JAKARTA – Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tampil percaya diri dalam pernyataan nasional Indonesia pada segmen tingkat tinggi COP31 di Antalya, Turki.

Ia menyerukan agar COP31 dikenang bukan karena janji-janjinya, melainkan karena tindakan nyata yang dihasilkan.

Namun di tanah air, seruan itu justru dipertanyakan. WALHI menilai pidato tersebut penuh dengan janji yang telah diingkari dalam praktiknya di lapangan.

Mulai dari komitmen untuk tidak membuka hutan demi pertanian, perlindungan taman nasional dan spesies terancam punah, hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW.

Kontradiksi paling tajam terlihat pada isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Di forum internasional, karhutla disebut-sebut hanya sebagai dampak fenomena El Niño. Di dalam negeri, pemerintah justru menyiapkan wacana untuk memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Deputi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, melontarkan wacana pemanfaatan lahan bekas karhutla dengan target 6 juta hektare untuk tanaman pangan dan 2 juta hektare untuk perkebunan tebu guna mendukung program E50.

“Di Antalya, pemerintah menyatakan tidak akan membuka hutan. Namun di Jakarta, pemerintah justru menyiapkan lahan bekas terbakar untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika lahan bekas terbakar bisa dialihfungsikan, maka pembakaran akan menjadi cara termurah untuk membuka lahan. Ini bukan solusi iklim, melainkan insentif bagi pelaku pembakaran lahan,” ujar Dana Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jejaring WALHI Nasional, dalam keterangannya, (12/11).

WALHI menilai penjelasan El Niño mengaburkan pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab, sebagian besar kebakaran tidak terjadi di hutan liar tanpa pemilik.

Sepanjang Agustus hingga Oktober 2026, WALHI mencatat sekitar 74.000 titik panas (hotspot) dan titik api yang tersebar di 30 provinsi. Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan yang memiliki izin; terdapat 13.576 titik panas di dalam konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama periode tersebut.

WALHI telah melaporkan 372 perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Bahkan proyek karbon pun tak luput. Pemantauan WALHI mengidentifikasi 446 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait dengan proyek karbon, dalam kurun waktu 1 Januari hingga 14 September 2026.

Yang lebih ironis, proyek-proyek pemerintah sendiri turut terbakar.

Dari Januari hingga Oktober 2026, WALHI mencatat 8.324 titik panas di Papua, dengan 2.747 di antaranya berada di kawasan PSN: 1.834 titik di kawasan lumbung pangan (food estate) dan 913 titik di perkebunan tebu (perkebunan energi).

Di Merauke, sebanyak 674 titik panas yang muncul antara Januari hingga Agustus 2026 berlokasi di klaster lumbung pangan yang berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Koordinator Bidang Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian.

“Deputi Menteri Koordinator Bidang Pangan berbicara mengenai pemulihan lahan yang terbakar, padahal 674 titik panas justru muncul di klaster lumbung pangan yang diawasi oleh kementeriannya sendiri. Pemerintah tidak bisa berperan sebagai pemadam kebakaran sekaligus pihak yang menyebabkan kebakaran. Proyek-proyek pemerintah adalah hal pertama yang harus diselidiki,” ujar Dana.

Karena itu, WALHI menuntut reformasi kebijakan domestik, bukan sekadar janji di forum internasional.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan di COP31 diminta menolak solusi palsu: jangan jadikan pasar dan keuntungan sebagai tujuan atau dasar dalam menyusun rencana aksi iklim.

WALHI mendesak langkah nyata, yakni mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, serta menerapkan Mekanisme Aksi Belém (Belém Action Mechanism) yang substansial; memasukkan emisi akibat kebakaran dan pertanggungjawaban korporasi ke dalam laporan FOLU Net Sink serta kerangka akuntabilitas deforestasi tahun 2030; menyalurkan pendanaan iklim dalam bentuk hibah yang menjangkau langsung masyarakat, bukan dalam bentuk utang; serta merevisi Nationally Determined Contributions (NDC) dengan menyertakan peta jalan pengurangan batu bara, termasuk untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive.

Bagi WALHI, COP31 seharusnya menjadi cermin. Jika janji di Antalya tak sejalan dengan kebijakan di Jakarta, maka yang dikenang bukanlah tindakan nyata, melainkan janji yang kembali diingkari.(RA)