ANTALYA, TURKI – Indonesia datang ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, bukan sekadar membawa pidato. Delegasi Indonesia melalui pemerintah dan PT PLN (Persero) membawa peta jalan, proyek siap kontrak, dan pulang dengan komitmen pendanaan hijau senilai US$2,9 miliar atau sekitar Rp52,63 triliun.

Targetnya jelas: menaikkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari saat ini sekitar 17,3% menjadi sekitar 30% pada 2034.

Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, dalam forum 31st COP31 UNFCCC di Antalya, Turki.

Edwin menjelaskan, PLN telah menyatakan target mencapai nol emisi karbon pada 2060 sejak COP26 di Glasgow. Saat itu, PLN termasuk perusahaan yang lebih awal mengumumkan komitmen tersebut sebagai bagian dari kontribusi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.

Langkah utama yang dipaparkan Indonesia adalah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Dalam satu dekade, Indonesia merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 76% atau sekitar 52,9 GW dialokasikan untuk pembangkit EBT (42,6 GW) dan sistem penyimpanan energi (10,3 GW).

Porsi besar untuk EBT dan penyimpanan ini menjadi kunci untuk mendongkrak porsi listrik hijau menuju angka 30%.

Pada sesi panel di Paviliun Indonesia, PLN menawarkan proyek EBT berkapasitas total 10,23 GW yang siap memasuki tahap kontrak.

Portofolio tersebut mencakup:
– PLTS Mentari Nusantara 1: 1,72 GW
– PLTS Nusantara 2: 1,9 GW
– PLTB: 1,2 GW
– Tiga proyek PLTA di Sumatra dan Kalimantan: total 5 GW

Proyek-proyek ini ditawarkan langsung kepada mitra global sebagai proyek yang sudah siap untuk dikerjasamakan.

Selain itu, pemerintah juga mempromosikan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt-peak (GWp).

Program ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto, dan diarahkan untuk memperkuat swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi primer impor.

Tidak hanya proyek kelistrikan fisik, Indonesia juga membawa penawaran karbon.

Melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex), Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menawarkan 30 proyek karbon strategis kepada investor dan pembeli internasional.

Dalam skema ini, PLN juga menyiapkan perjanjian jual beli kredit karbon (MOPA) dengan Pemerintah Norwegia.

Komitmen percepatan listrik EBT tersebut mendapat respons konkret dari lembaga keuangan internasional.

Selama rangkaian acara di Antalya, PLN mengantongi komitmen pendanaan senilai US$2,9 miliar atau sekitar Rp52,63 triliun untuk membangun pembangkit bersih dan infrastruktur penyimpanan energi.

Pendanaan tersebut didukung oleh konsorsium institusi global, meliputi Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), KfW (Jerman), AFD (Prancis), Export Finance Australia, serta Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dengan proyek yang sudah siap kontrak, target bauran yang jelas, dan pendanaan yang mulai masuk, Indonesia menegaskan posisinya di COP31: transisi energi bukan lagi sekadar rencana, tapi sudah masuk tahap eksekusi dan investasi.(RA)