INDONESIA menyimpan kekayaan batu bara dalam jumlah besar. Namun, melimpahnya cadangan belum tentu menjamin kemudahan pasokan bagi pembangkit listrik. Kini pembangkit listrik dihadapkan kepada dua isu  utama bukan lagi tentang ketersediaan, melainkan emisi atau lingkungan serta kecocokan karakteristik batu bara yang tersedia di dalam negeri dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit.

Padahal seperti kita ketahui listrik yang dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih sangat dibutuhkan dalam jangka waktu lama. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 mengakomodasi adanya penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebesar 6,3 gigawatt (GW). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengurangan ketergantungan terhadap batu bara membutuhkan proses panjang, sekaligus membuka ruang bagi penerapan strategi coal switching.

Pemerintah belum dapat sepenuhnya meninggalkan batu bara dalam menjaga keandalan pasokan listrik. PLTU masih memiliki peran penting sebagai pembangkit beban dasar (baseload), terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik yang stabil dan berkelanjutan.

Untuk tahun depan kebutuhan batu bara pembangkit PLN Group dan Independent Power Producer (IPP) diproyeksi mencapai 174 juta ton, yang terdir dari 98 juta ton untuk pembangkit PLN Group dan 76 juta ton untuk pembangkit IPP.

Jika dilihat dari karakteristik nilai kalor, kebutuhan tersebut didominasi batu bara kategori Medium Rank Coal (MRC) sebesar 89 juta ton. Berikutnya adalah Low Rank Coal (LRC) sebesar 76 juta ton dan High Rank Coal (HRC) sebesar 8,51 juta ton.

Sumber Badan Geologi, Diolah : Dunia Energi

Di sinilah persoalan mendasarnya. Sebagian PLTU yang beroperasi saat ini dirancang menggunakan batu bara berkalori menengah hingga tinggi. Sementara itu, sumber daya batu bara Indonesia justru didominasi kategori berkalori rendah. Persoalan kalori batu bara ini juga yang sempat membuat gangguan pasokan listrik di beberapa wilayah beberapa waktu lalu.

Data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi yang diterbitkan Badan Geologi dan menjadi rujukan neraca nasional dalam Kepmen ESDM Nomor 228 Tahun 2025 memperlihatkan ketimpangan tersebut. Dalam data, cadangan batu bara Indonesia didominasi kategori LRC sebesar 24,06 miliar ton atau 75,3% Sementara itu, cadangan MRC tercatat 4,54 miliar ton atau 14,2% dan HRC sebesar 3,36 miliar ton atau 10,5%.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan ketahanan energi Indonesia tidak cukup dijawab dengan mengamankan volume batu bara. Kesesuaian spesifikasi bahan bakar dengan kemampuan teknologi pembangkit juga menjadi faktor penentu.

Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan persoalan pemenuhan kebutuhan PLTU bukan semata-mata soal volume, melainkan juga ketersediaan batu bara kalori menengah yang semakin terbatas.

Ia menjelaskan, salah satu kendalanya adalah biaya penambangan yang meningkat akibat stripping ratio (SR) yang mencapai 10–12 kali, sementara harga jual batu bara untuk PLN dibatasi US$70 per ton. SR sendiri adalah perbandingan antara material penutup yang harus dikupas dengan jumlah batu bara yang dapat ditambang. Semakin tinggi angka SR, semakin banyak lapisan tanah dan batuan yang harus dipindahkan sebelum batu bara bisa diambil. “Jadi, harga jual ke PLN itu untung perusahaannya (produsen) sudah enggak ada. Itulah menjadi trouble,” ungkap Bahlil.

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berada dipersimpangan satu sisi kebutuhan meningkat tapi di sisi lain pilihan terbatas karena ketersediaan kecocokan batu bara dan pembangkit. Belum lagi dengan isu lingkungan yang makin mendesak keberadaan PLTU. Kedua isu ini bukanlah untuk dihindari melainkan untuk dihadapi. Bagaimana caranya?

Manajemen PLN EPI mulai menyiapkan transformasi teknologi pembangkit agar lebih adaptif terhadap sumber daya domestik. Sekaligus bisa menurunkan emisi yang dihasilkan hasil dari pembakaran bahan baku PLTU tersebut.

Salah satu langkah strategisnya adalah program penyesuaian kualitas batu bara atau coal switching pada 16 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Program ini diarahkan agar pembangkit secara bertahap mampu memanfaatkan batu bara berkalori lebih rendah, termasuk hingga nilai kalor GAR 3.600 kkal/kg.

Rakhmad Dewanto, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Utama PLN EPI diskusi panel bertajuk “Rantai Pasok Mineral dan Batu Bara” pada ajang Minerba Convex 2026 beberapa hari lalu mengatakan, strategi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan energi primer pembangkit dengan karakteristik sumber daya batu bara nasional, sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik.

“Sebagian besar pembangkit kita didesain untuk menggunakan batu bara dengan kalori menengah. Sementara itu, ketersediaan batu bara di Indonesia lebih banyak pada kategori kalori rendah. Ini menjadi tantangan yang perlu kita jawab bersama,” kata Rakhmad.

Namun, transformasi tersebut bukan pekerjaan sederhana. Penyesuaian teknologi membutuhkan kajian teknis, investasi, serta perencanaan operasional yang cermat. Karakteristik batu bara yang berbeda dapat memengaruhi proses pembakaran, kinerja peralatan, dan keandalan pembangkit.

Rakhmad menegaskan bahwa implementasi program tidak bisa dilakukan secara instan. PLN juga harus memperhitungkan ketersediaan pembangkit pengganti ketika unit PLTU harus dihentikan sementara untuk proses peningkatan teknologi.

“Ini bukan berarti sekarang seluruh PLTU sudah bisa menggunakan batu bara kalori rendah. Penyesuaian teknologi membutuhkan waktu dan investasi. Kami juga harus mempertimbangkan ketersediaan pembangkit pengganti ketika PLTU harus dihentikan sementara untuk proses peningkatan teknologi,” katanya.

Tantangan ini semakin penting mengingat volume kebutuhan batu bara yang dikelola PLN EPI terus meningkat. Dari sekitar 67 juta ton pada 2023, kebutuhan tersebut naik menjadi sekitar 97 juta ton pada 2026. Kenaikan volume menuntut penguatan perencanaan pengadaan dan distribusi, termasuk koordinasi dengan produsen batu bara untuk memastikan kesesuaian kualitas dan ketepatan waktu pengiriman.

 

Listrik dari Limbah

Selain menyesuaikan kemampuan pembangkit dalam menggunakan batu bara berkalori rendah, PLN juga mengembangkan strategi diversifikasi bahan bakar melalui program co-firing biomassa.

Berbeda dengan coal switching yang berfokus pada penyesuaian spesifikasi batu bara, co-firing dilakukan dengan mencampurkan biomassa sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan sebagian konsumsi batu bara.

Program ini membuka peluang pemanfaatan sumber daya lain yang selama ini belum optimal, seperti limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Biomassa berupa serbuk kayu, cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, hingga serpihan kayu diolah agar memenuhi spesifikasi teknis pembangkit.

Sumber : PLN EPI, Diolah Dunia Energi

Perkembangannya cukup signifikan. Berdasarkan data PLN EPI, implementasi co-firing telah menjangkau 52 PLTU PLN Group. Volume pemanfaatan biomassa meningkat dari hanya 9.728 ton pada 2020 menjadi 282.581 ton pada 2021, kemudian 585.663 ton pada 2022.

Pada 2023, pemanfaatannya mencapai 1,006 juta ton dan meningkat menjadi 1,624 juta ton pada 2024. Sepanjang 2025, realisasinya kembali meningkat menjadi 2,352 juta ton.

Sementara itu, hingga 26 Oktober 2026, pemanfaatan biomassa tercatat mencapai 1,842 juta ton. PLN EPI juga telah mengidentifikasi sekitar 70 jenis biomassa yang pernah diuji atau dimanfaatkan, dengan 18 jenis di antaranya telah memasok pembangkit secara berkelanjutan. PLN EPI menargetkan pemanfaatan biomassa hingga 10 juta ton per tahun nantinya.

Hokkop Situngkir Direktur Biomassa PLN EPI menjelaskan, besarnya potensi pemanfaatan biomassa juga dipengaruhi oleh teknologi masing-masing pembangkit. PLTU dengan teknologi pulverized coal (PC) didorong memanfaatkan biomassa hingga 10%, circulating fluidized bed (CFB) di atas 25%, sedangkan teknologi stoker dapat mencapai lebih dari 70%.

Untuk mencapai target pemanfaatan 10 juta ton per tahun, PLN EPI tidak hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku. Penguatan kualitas biomassa, fasilitas pengolahan, dan integrasi rantai pasok menjadi pekerjaan penting agar bahan bakar alternatif tersebut dapat digunakan secara konsisten.

Rata-rata nilai kalor biomassa yang dimanfaatkan PLN EPI juga meningkat dari 2.520 kkal/kg pada awal pengembangan menjadi 3.440 kkal/kg pada Oktober 2026. Peningkatan kualitas ini menunjukkan pentingnya proses pengolahan bahan baku, termasuk menjadi produk wood pellet dan wood chip, sebelum digunakan pembangkit.

Ekosistem biomassa belakangan juga diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah tidak sedikit. Peluang penciptaan 150 ribu lapangan kerja hijau (green jobs) bisa terwujud melalui optimalisasi program cofiring di 52 PLTU PLN Group, pengembangan rantai pasok biomassa berbasis sumber daya domestik, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dan pelaku usaha.

Berdasarkan perhitungan PLN EPI, pemanfaatan biomassa sekitar 2,5 juta ton  dapat menghasilkan perputaran ekonomi hampir Rp 4 triliun per tahun. Apabila pemanfaatannya meningkat menjadi 20 juta ton, skala ekonomi yang terbentuk diperkirakan mencapai Rp 11,7 triliun.

Pengembangan ekosistem biomassa juga diproyeksikan berpotensi menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 1,25 triliun, menurunkan emisi hingga 12 juta ton CO₂ ekuivalen, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau. Belum lagi pemanfaatan biomassa berpotensi mengoptimalkan hingga 20 juta ton limbah per tahun menjadi sumber energi yang bernilai ekonomi.

Nilai ekonomi biomassa ditunjukkan dengan adanya kontrak antara PLN EPI dan 210 perusahaan pemasok biomassa. Dengan asumsi setiap perusahaan mempekerjakan sekitar 100 orang, rantai pasok tersebut memiliki potensi penyerapan tenaga kerja hingga 21 ribu orang.

Hokkop menjelaskan bahwa peningkatan pemanfaatan biomassa menjadi bagian dari strategi PLN EPI dalam mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dari limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Salah satu contohnya adalah PLTU Sanggau di Kalimantan Barat. Pembangkit dengan teknologi stoker tersebut telah mampu memanfaatkan biomassa hingga 73%. Bahkan, potensi substitusi batu bara dapat mencapai 100% apabila kualitas dan karakteristik biomassa memenuhi persyaratan teknis.

PLN EPI kini tengah sibuk mendorong penguatan kualitas biomassa, khususnya dari sisi nilai kalor, kadar air, dan karakteristik material. Pengolahan biomassa menjadi produk seperti wood pellet dan wood chip juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesesuaian bahan bakar dengan kebutuhan teknologi pembangkit.

Meski memiliki potensi sumber daya yang besar, pengembangan biomassa nasional masih menghadapi sejumlah tantangan seperti persaingan pasar ekspor, keterbatasan fasilitas pengolahan, tingginya biaya logistik, hingga belum terintegrasinya rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Hokkop mengusulkan agar sekitar 30% dari potensi biomassa yang dapat dimanfaatkan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu memperkuat kepastian pasokan bahan baku, meningkatkan skala industri biomassa nasional, sekaligus mendukung pencapaian target pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik.

“Kami tidak meminta seluruh produksi biomassa dialokasikan untuk PLN. Kami hanya meminta sekitar 30% untuk kebutuhan domestik. Dengan alokasi tersebut, pemanfaatan biomassa untuk PLN berpotensi mencapai sekitar 10 juta ton,” katanya.

Untuk mempercepat pengembangan ekosistem biomassa nasional, PLN EPI berhahrap adanya sinergi lintas kementerian dalam menciptakan kebijakan yang mendukung daya saing industri dan keberlanjutan pasokan. Dukungan tersebut mencakup kebijakan harga biomassa yang kompetitif dari Kementerian ESDM, pengaturan tata niaga dan ekspor oleh Kementerian Perdagangan, dukungan pembiayaan dari Kementerian Keuangan, serta percepatan industrialisasi pengolahan biomassa melalui Kementerian Perindustrian.

Selain itu, penguatan infrastruktur transportasi dan efisiensi logistik menjadi faktor penting dalam memastikan biomassa dari sentra produksi dapat disalurkan secara ekonomis dan berkelanjutan menuju pembangkit listrik.

“Kalau seluruh kementerian dan pemangku kepentingan bisa bergerak bersama dalam melihat biomassa dan bioenergi, saya optimistis pemanfaatannya dapat meningkat sesuai kebutuhan, yakni mencapai sekitar 10 juta ton per tahun,” ujar Hokkop

Melalui pengembangan biomassa sebagai bagian dari bauran energi pembangkit, PLN EPI menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga menjadi peluang untuk membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis sumber daya domestik. Optimalisasi limbah menjadi energi, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan industri biomassa nasional menjadi fondasi dalam mewujudkan ketahanan energi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung visi PLN EPI menjadi perusahaan global dalam solusi energi primer terintegrasi.

Pengembangan coal switching dan co-firing memperlihatkan bahwa penguatan ketahanan energi tidak cukup dilakukan dengan memastikan ketersediaan bahan bakar di atas kertas. Kemampuan pembangkit untuk menerima berbagai karakteristik bahan bakar, kesiapan teknologi, serta kepastian rantai pasok menjadi satu kesatuan strategi.

Strategi coal switching membuka peluang pemanfaatan cadangan batu bara berkalori rendah yang mendominasi sumber daya nasional. Sementara co-firing memberikan ruang bagi pemanfaatan biomassa domestik sebagai substitusi sebagian batu bara sekaligus mendorong tumbuhnya rantai pasok bahan bakar alternatif.

Kedua pendekatan tersebut tetap membutuhkan perhitungan keekonomian, kesiapan infrastruktur, kualitas bahan bakar, dan jaminan kontinuitas pasokan. Tanpa dukungan aspek-aspek tersebut, potensi sumber daya domestik akan sulit diterjemahkan menjadi pasokan energi yang benar-benar andal.

Dengan mengintegrasikan penyesuaian teknologi PLTU, pemanfaatan biomassa, dan penguatan rantai pasok, potensi energi domestik diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjaga keandalan listrik nasional. Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia, tetapi juga seberapa cerdas sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan.