SURABAYA – Regulasi pasar karbon sudah ada. Perpres 110/2025 dan Permenhut 6/2026 sudah diketok. Tapi siapa yang menjalankan?

Pertanyaan itu yang jadi fokus lokakarya penguatan kapasitas pasar karbon berbasis Nature-based Solutions (NbS) di Surabaya, 4-5 September 2026.

Kepala BP2SDM Kementerian Kehutanan, Indra Eksploitasia, menyebut pasar karbon bukan sekadar tempat jual-beli kredit emisi.

“Pasar karbon harus menjadi instrumen membangun ekosistem berintegritas. Untuk memastikan pengurangan emisi nyata, terukur, terverifikasi, dan memberi manfaat ke masyarakat,” ujarnya.

Kuncinya: manusia. Karena itu Kemenhut mendorong transformasi dari human resources menjadi human asset.

Artinya, bukan cuma menambah lowongan. Tapi mengubah pekerjaan yang sudah ada. Rimbawan, penyuluh, petugas lapangan, pengelola Tahura — semuanya harus naik kelas kompetensinya.

“Green jobs di kehutanan tidak hanya berarti pekerjaan baru. Green jobs juga berarti mentransformasi pekerjaan yang ada agar punya kompetensi baru sesuai ekonomi hijau,” tegas Indra.

Untuk itu Kemenhut akan bangun carbon competency framework, program upskilling dan reskilling, serta sertifikasi profesi karbon. Lokakarya Surabaya ini jadi investasi awal.

Materi yang dibahas, yakni standar internasional Core Carbon Principles dari ICVCM, digital MRV, pendekatan nested, safeguards, sampai benefit sharing. Peserta juga diajak langsung ke Tahura mangrove Jatim untuk lihat praktiknya di lapangan.

Penasehat Utama Menteri Kehutanan, Dr. Edo Mahendra, menyebut regulasi memberi fondasi tata kelola, tapi integritas pasar ditentukan kualitas SDM. Targetnya jelas, melahirkan tenaga profesional yang menjaga kualitas unit karbon Indonesia. Agar pasar karbon tidak hanya capai target iklim, tapi juga buat hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

“Kita butuh tenaga yang paham data karbon, MRV, integritas proyek, dan mekanisme pasar,” ujarnya.

Ke depan, Kemenhut akan fokus mencetak SDM yang bisa menjaga kualitas unit karbon Indonesia. Agar hutan kita tidak hanya menyerap emisi, tapi juga menyerap investasi dan kesejahteraan.(RA)