JAKARTA – Kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green kembali jadi sorotan. Di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah, penyesuaian harga disebut sebagai langkah untuk menjaga kesehatan finansial BUMN energi.

“Secara harfiah, Pertamina tidak akan bangkrut total karena masih ditopang penuh oleh negara. Namun, analisis ekonomi menunjukkan perusahaan berisiko mengalami pendarahan hebat (financial bleeding) pada keuangan jika harga BBM non-subsidi tidak disesuaikan,” kata Surya Darma, Ketua Umum ICRES (Indonesia Center for Renewable Energy Studies), kepada Dunia Energi, Rabu (10/6/2026).

ICRES menyebut penyebab financial bleeding sangat jelas, BBM non-subsidi seperti Pertamax series diformulasikan mengikuti harga keekonomian pasar global. Saat harga minyak mentah dunia naik dan Rupiah melemah, Harga Pokok Penjualan (HPP) Pertamina otomatis membengkak.

“Jika Pertamina dipaksa menjual BBM non-subsidi di bawah harga keekonomian, selisihnya harus ditanggung dulu oleh korporasi. Ini langsung membebani arus kas perusahaan,” ujar Surya Darma.

Berbeda dengan Pertalite dan Solar yang subsidinya langsung dari APBN, penundaan kenaikan harga BBM non-subsidi akan dicatat sebagai “dana kompensasi” yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina di kemudian hari. “Masalahnya, pencairan dana kompensasi ini sering memakan waktu berbulan-bulan,” ungkap Surya Darma.

Akibatnya, likuiditas Pertamina untuk investasi hulu, perawatan kilang, hingga pengembangan energi bersih bisa terganggu.

ICRES memandang dari kacamata korporasi bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala dinilai sebagai langkah logis dan sehat. Tujuannya untuk menjaga ketahanan finansial BUMN agar tetap mampu beroperasi optimal dan melayani masyarakat di seluruh Indonesia.

Pertamina Patra Niaga juga memastikan harga BBM subsidi tidak berubah. Pertalite tetap Rp10.000/liter dan Biosolar Rp6.800/liter.

ICRES menilai kenaikan harga BBM berbasis minyak mentah ini sebagai wake-up call bagi Indonesia. Mahalnya BBM impor seharusnya jadi pendorong utama pemerintah untuk mempercepat transisi ke energi domestik yang lebih bersih dan murah dalam jangka panjang.

“Ini momentum terbaik bagi Indonesia untuk serius beralih ke energi terbarukan,” kata Surya Darma.(RA)