JAKARTA – Pemerintah harus tetap menjamin posisi PT Pertamina (Persero) sebagai operator Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak PT Total E&P Indonesie pada akhir tahun ini. Jaminan tersebut diperlukan seiring rencana pemerintah melepas 39% hak partisipasi Mahakam ke Total dan Inpex Corporation.

Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR, mengungkapkan tidak masalah jika Total kembali ikut serta kembali di Mahakam setelah kontraknya habis tahun ini, namun pemerintah diminta tidak ingkar janji dengan tetap menugaskan Pertamina sebagai operator.

“Pertamina tetap mayoritas di sana (Mahakam) dan menjadi operator,” kata Satya kepada Dunia Energi, Selasa (12/9).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengungkapkan akan segera merevisi surat keputusan menteri saat masih dijabat Sudirman Said yang berisi bahwa setelah kontrak blok Mahakam habis dan diserahkan ke Pertamina maka Pertamina bisa melepas sahamnya di blok Mahakam dengan nilai maksimal saham sebesar 30%.

Revisi yang akan dilakukan Kementerian ESDM adalah terkait besaran maksimal saham yang bisa dilepas Pertamina yakni dari maksimal hanya 30% menjadi sebesar 39%.

“Suratnya akan kita revisi, jadi Total bisa tawar maksimal up to 39% nanti mereka akan bicara business to business dengan Pertamina,” ujar Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM beberapa waktu lalu.

Blok Mahakam merupakan salah satu blok gas andalan pemerintah. Hingga kini rata-rata produksi Mahakam masih sekitar diatas 1 Billion Cubic Feet (BCF). Capaian itu menjadikan Mahakam sebagai salah satu penopang produksi gas nasional.

Fahmy Radhi, pengamat migas dari Universitas Gadjah Mada, menegaskan sudah sewajarnya pemerintah mendukung upaya Pertamina dalam menjadi operator di Mahakam dan tidak meragukan kapasitas perusahaan migas plat merah tersebut.

Secara teknis dan teknologi, kemampuan Pertamina dalam mengelola lapangan migas di lepas pantai sebenarnya sudah tidak diragukan. Ini ditunjukkan dengan keberhasilan meningkatkan produksi di lapangan Offshore North West Java (ONWJ). “Padahal tingkat kompleksitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan Blok Mahakam,” kata dia.

Menurut Fahmy, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk meragukan kemampuan Pertamina dalam mempertahankan volume produksi, pasca pengambil-alihan Blok Mahakam.

“Pemberian saham 39% kepada Total dikhawatirkan akan menjadi preseden yang mendorong Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation untuk melakukan berbagai manuver hingga dapat menguasai mayoritas saham blok Mahakam, seperti pada kontrak sebelumnya,” tandas Fahmy.(RI)