JAKARTA – Pemerintah mengantisipasi potensi pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menyiapkan tambahan anggaran hingga Rp 90–100 triliun. Lonjakan ini dipicu kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan global.

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan menyebut angka tersebut masih bersifat sementara dan akan dihitung ulang. Ia menegaskan tambahan itu baru mencakup komponen subsidi BBM, belum termasuk kompensasi energi yang akan diberikan kepada Pertamina.

“Rp 90–100 triliun, itu subsidi, kompensasi lain lagi. Nanti kita hitung lagi, angka pastinya saya lupa,” kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/4).

Menurutnya, tekanan terhadap APBN berpotensi meningkat jika harga minyak dunia bertahan tinggi. Dengan asumsi harga minyak rata-rata mencapai US$ 100 per barel hingga akhir tahun, kebutuhan subsidi akan ikut terdorong naik.

Meski demikian, pemerintah menilai ruang fiskal masih cukup untuk menahan lonjakan tersebut. Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran US$ 76–77 per barel, masih di bawah asumsi US$ 100 per barel yang digunakan dalam perhitungan anggaran.

Purbaya memastikan, sekalipun harga minyak menembus US$ 100 per barel, defisit anggaran tetap dapat dijaga di level 2,9 persen atau di bawah batas aman 3%.

“Untuk sementara ya kalau asumsi harga minyak dunia rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh US$ 100 dolar per barel,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pemerintah telah menghitung berbagai skenario untuk mengantisipasi tekanan dari pasar energi global, termasuk potensi lonjakan subsidi.

“Ini sudah kita hitung semua, bahkan dengan rata-rata US$100 pun, kita sudah kunci defisitnya di bawah 3%, sekitar 2,9%, jadi tidak masalah,” tegasnya.