JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyebut pemerintah sudah memiliki rencana untuk meningkatkan penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Salah satu BBM yang akan diprioritaskan adalah BBM dengan RON 92 yakni Pertamax. Bahkan pemerintah memang sudah berencana untuk memberikan subsidi untuk penggunaan Pertamax.

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, menjelaskan target pemerintah adalah menurunkan emisi karbon, dimana salah satunya adalah dengan menggunanakan BBM yang rendah emisi. Dia menuturkan kebijakan menjadikan BBM RON 90 Pertalite sebagai BBM penugasan sehingga Pertamina mendapatkan kompensasi dalam penjualannya jika harganya dibawah keekonomian adalah bagian dari rencana untuk mendorong penggunaan Pertamax sebagai BBM utama di masyarakat.

“Road map pemerintah memsubsidi bahan bakar yang ramah lingkungan maka roadmap berikutnya adalah Pertamax jadi ada roadmapnya tidak bisa serta merta pindah jadi inilah yang kita lakukan Pertalite jadi JBPK (penugasan) itu kan baru, ke depannya sehingga ron 88 pindah ke Pertamax penurunan emisi luar biasa besar,” kata Nicke di gedung parlemen, (6/7).

Sambil berjalan penggunaan BBM Pertamax sebagai pengganti Premium atau Pertalite terus disiapkan sekaligus melihat kesiapan infrastruktur penyaluran agar nantinya BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah bisa tepat sasaran.

“Ini sudah masuk ke komitmen pemreintah ketika sekarang bagaimana kita sebagai korporasi konsolidasi semuanya,” ungkap Nicke.

Digitalisasi penyaluran BBM dipilih Pertamina untuk mengendalikan penyaluan BBM sehingga bisa tepat sasaran. Cara ini diharapkan mampu menjadi solusi sering jebolnya konsumsi BBM subsidi maupun penugasan, apalagi ditengah tingginya harga minyak dunia.

Selain infrastruktur skema penggantian subsidi atau pembayaran kompensasi juga terus diperbaiki sehingga jika Pertamax nanti disubsidi tidak mengganggu arus kas Pertamina. Nicke menyambut baik implementasi pembayaran subsidi dan kompensasi yang sekarang jauh lebih cepat. Dengan skema seperti sekarang dia optimistis menjadikan Pertamax sebagai BBM utama bisa berjalan dengan lancar.

“Yang jadi masalah sekarang ini arus kas pergantiannya tidak langsung namun ini di Perpres yang baru disetujui perhitungan nilai perhitungan kompensasi dan subsidi yang sebelumnya menunggu satu tahun, saat ini sudah 6 bulanan sekarang,” kata Nicke. (RI)