JAKARTA – Pemerintah telah resmi memberlakukan mandatori biodiesel sebesar 35% atau program B35 mulai 1 Februari 2023. Program ini diyakini bakal menyerap lebih banyak biodiesel sehingga mampu menghasilkan penghematan penggunaan minyak solar yang bahan bakunya merupakan minyak bumi yang diimpor. Namun demikian program terbaru ini menyisakan satu isu utama yakni ketersediaan fasilitas blending atau pencampuran biodiesel dan solar serta penyimpanannya. Fasilitas yang ada sekarang hanya cukup untuk menjalankan program B30.

Eri Purnomohadi, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), mengungkapkan modifikasi Terminal BBM di BUMN yakni Pertamina sebagai badan usaha yang memblending menyimpan biosolar perlu perhatian khusus, bahkan wajar menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional

“Selaku anggota DEN dari unsur Pemangku Kepentingan ( konsumen ) sangat concern dan memberi perhatian berdasarkan hasil kunjungan kerja ke beberapa terminal BBM milik Pertamina. Khususnya terkait program B35, perlu ada nya pendanaan dan dukungan biaya baik untuk pengembangan, peningkatan kapasitas, modifikasi sistem dan infrastruktur tentu diperlukan Biaya yang tidak sedikit. Untuk itu perlu bantuan dana pemerintah ( Kementerian Keuangan) untuk kehandalan sistem dan infrastruktur nya agar keberhasilan program B35 dapat tercapai sesuai target,” kata Eri, Rabu (1/2).

Menurut Eri program B35 sangat vital untuk mendukung pencapaian bauran Energi Nasional sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Namun untuk mencapai target tersebut perlu best effort dari semua kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan serta Kemenkeu.

“Kebutuhan infrastruktur penunjang dari BUMN untuk keberhasilan proram Bauran Energi Nasional melalui Program B30 ke B35 sangat nyata,” ungkap Eri.

Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), mengakui program B35 memang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan fasilitas blending dan penyimpanan. Untuk itu saat ini pemerintah sedang mengkaji opsi untuk membantu badan usaha dalam penyediaan fasilitas fan infrastruktur penunjang B35

“Iya kita lagi berdiskusi untuk hal ini, dulu pernah tahun 2015 menyediakan tangki timbun di TBBM melalui APBN,” kata Dadan.

Pemerintah optimis bahwa program B35 dapat menuai respon positif seperti program pendahulunya yaitu B30 dalam berbagai aspek indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Arifin Tasrif, Menteri ESDM pada konferensi pers capaian Kementerian ESDM (30/1), menyatakan B35 ini dapat mengurangi impor solar dan diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga Rp161,25 triliun, juga turut mengurangi emisi gas rumah kaca/GRK hingga 34,9 juta ton CO2e.
Total alokasi pengadaan B35 pada tahun 2023 mencapai 13,15 juta kiloliter (KL).

Penerapan B35 diyakini dapat menjaga stabilitas harga kelapa sawit. Selain itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat adanya peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel senilai Rp16,67 triliun melalui program B35. (RI)