JAKARTA – Pemerintah mencium adanya keanehan dalam perubahan konsumsi LPG 3Kg masyarakat sepanjang tahun 2023 sehingga mau tidak mau peningkatan pengawasan dilakukan mulai 1 Januari 2024. Dalam setahun terakhir terjadi migrasi besar-besaran konsumsi dari Non subsidi (Non PSO) ke LPG bersubsidi (PSO)

Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan kondisi perubahan konsumsi masyarakat ini harus ditanggulangi karena dari pengecekan di lapangam didapati masih banyak masyarakat yang tidak berhak dapatkan subsidi justru mengkonsumsi LPG 3kg.

“Kita menyadari bahwa penjualan atau konsumsi LPG non PSO itu makin lama makin mengecil dan sebaliknya, LPG PSO makin lama makin besar. tahun ini, LPG PSO itu kurang lebih 8 juta ton, dan itu membuat kami semua untuk berpikir keras mengapa ini yang terjadi, untuk itu kami mengupayakan untuk bisa terjadi semaksimal mungkin LPG PSO itu untuk masyarakat tidak mampu, dengan itu konsekuensinya transformasi subsidi ke orang adalah salah satu keharusan,” kata Tutuka saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/1).

Selama satu tahun pemerintah Bersama Pertamina kata Tutuka telah melakukan uji coba peningkatan pengawasan distribusi LPG subsidi sehingga akhirnya kewajiban mendaftarkan diri bagi masyarakat yang beli LPG 3kg diterapkan.

Saat ini konsumsi LPG Indonesia mencapai 8,6 juta ton per tahun dimana hanya 600 ribu ton diantaranya berasal dari LPG non PSO.

Riva Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, menargetkan jika program pengawasan sukses maka seharusnya ada tambahan penggunaan BBM Non PSO.

“Prinsipnya gini sekarang ini pak dirjen kan sampaikan konsumsi LPG di sekitar 8,6 juta sementara 8,03 nya itu subsidi jadi kami harapkan harapan saya harapan Pertamina kami bisa bantu pemerintah dalam kurangi beban subsidi setidaknya 6%-10% dari total konsumsi. Jadi total konsumsi kan 8,6 juta sekarang kan cumam 600 ribuan kalo kita push lebihi 800 ribu (Non PSO) itu upaya membantu pemerintah,” jelas Riva. (RI)