JAKARTA – Kolaborasi dan dukungan internasional diperlukan untuk mendorong Indonesia melaksanakan transisi energi menuju energi terbarukan yang terjangkau, handal dan berkeadilan. Selain memberikan bantuan pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan, pengalaman negara maju maupun organisasi internasional dalam melangsungkan transisi energi dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam merencanakan transisi energi yang melibatkan partisipasi publik.
Proses pembelajaran ini bisa dipercepat dengan komitmen asistensi teknis yang tepat dari negara maju ke negara berkembang.

Owen Jenkins, Duta Besar Inggris, mengatakan pihaknya mendukung percepatan transisi energi di Indonesia terutama dalam mendorong kebijakan pembiayaan dari sektor swasta.
“Di Inggris, sektor swasta lah yang berperan dalam mendorong investasi energi dan menurunkan biaya
teknologi energi baru dan terbarukan. Hal yang sama juga kami harapkan dapat terjadi di Indonesia,” kata
Jenkins, pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, di Jakarta, Senin(10/10/2022).

Jiro Tominaga, Country Director ADB Indonesia, menekankan bahwa kebijakan yang tepat akan mampu menarik minat swasta dalam mendorong energi terbarukan. Ia menyoroti pula isu taksonomi dalam pembiayaan iklim, yang tidak memasukkan pembiayaan terhadap penurunan secara bertahap PLTU
batubara, membuat investor enggan berinvestasi.

“Hal ini perlu menjadi perhatian internasional untuk mempunyai taksonomi yang memberikan insentif bagi pembiayaan swasta untuk penurunan secara bertahap PLTU batubara, terutama bagi Indonesia yang sekitar 60% pembangkitan listriknya berasal dari batubara,” ujar Tominaga.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sylvi J Gani, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI. Menyiasati keterbatasan taksonomi tersebut, PT SMI melibatkan bank multilateral dan filantropi untuk
membiayai transisi energi.

Sementara itu, Jerman sebagai pemegang kepemimpinan G7 tahun 2022 menempatkan isu transisi energi menjadi prioritas penting dalam agendanya.
“Kami mendorong pengembangan pasar dalam mempercepat peralihan ke energi bersih melalui kemitraan multilevel yang juga melibatkan Indonesia,” ungkao Thomas Graf, Chargé d’Affairs Kedutaan Jerman
untuk Indonesia.
Ia juga menyampaikan terbitnya Perpres 112/2022 dengan menetapkan harga patokan
tertinggi untuk energi terbarukan yang akan dibeli oleh PT PLN (Persero), merupakan langkah penting yang patut
diapresiasi.

Herry Nugraha, Executive Vice President Pembangkitan dan EBT PLN, menyebutkan untuk mendukung upaya pensiun PLTU, PLN mempersiapkan untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi untuk dapat mengakomodasi masuknya pembangkit dari sumber energi baru terbarukan.
“PLN melakukan banyak studi untuk mengantisipasi hal tersebut. Di sisi distribusi, kami melakukan studi
tentang jaringan pintar (smart grid),” ujar Herry.

ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE
merupakan sebuah program kerjasama antar dua negara, yakni Indonesia – Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman).(RA)