JAKARTA – Pemerintah akan menjemput bola untuk memastikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang atau smelter tetap berjalan. Salah satunya adalah dengan mencarikan pendanaan pembangunan smelter.

Triharyo Soesilo, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, mengatakan selama ini salah satu masalah terbesar yang dihadapi pelaku usaha smelter adalah dari sisi pendanaan. Untuk itu pemerintah akan menjadi perantara dalam usaha pencarian dana.

Selama ini proyek smelter kurang dilirik karena tidak diketahui oleh perbankan atau pun lembaga pinjaman, tidak seperti proyek-proyek pembangkit listrik ataupun proyek kilang. Untuk itu ada langkah-langkah promosi yang akan dilakukan pemerintah.

“Pendanaan melihat proyek smelter tidak diketahui oleh market. Kalau listrik diketahui kilang diketahui. Tapi smelter kurang diketahui, jadi kami akan promosi, ke lembaga keuangan internasional, baik bilateral dan multilateral, seperti JBIC, dan lain-lain,” kata Triharyo dalam diskusi kesiapan PLN dalam melistriki industri smelter di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/12).

Selain kepada lembaga internasional proyek-proyek smelter juga akan dipromosikan kepada perusahaan Indonesia baik swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya. Selama ini perusahaan swasta dan BUMN karya mendapatkan banyak proyek pengadaan jalan tol dengan Internal rate of return (IRR) cukup sesuai keekonomian, hal itu akan coba ditawarkan juga pada pembangunan smelter.

“Lalu kepada perusahaan Indonesia baik publik atau BUMN. contoh BUMN karya dapat pengadaan jalan tol. Tapi kalau mereka tau ada proyek smelter IRR 8%,9%,10% akan sangat berminat,” kata Triharyo.

Dia menambahkan, tidak hanya ke perusahaan nasional, pemerintah juga akan menjembatani pencarian mitra para pelaku usaha nasional dengan internasional. Ada beberapa perusahaan yang berpotensi menjadi mitra pembangunan. Seperti perusahaan asal Jepang yang selama ini bergerak dalam pembangunan di sektor pertambanagan.

Menurut Triharyo, perusahaan internasional belum mengetahui ada banyak perusahaan pemilik nasional konsesi tambang, nikel misalnya harus membangun fasilitas smelter.

“Perusahaan internasional pertambangan atau non pertambangan seperti dari Jepang, Sumitomo, Mitsui, yang main di tambang, mareka tidak tahu anda (pelaku usaha tambang) punya konsesi dll, ini sebuah kesempatan untuk lakukan market sounding,” katanya.

Kementerian ESDM akan berkolaborasi dengan BUMN di sektor pembiayaan dan investasi untuk untuk membantu para pelaku usaha mempersiapkan diri mempromosikan diri mereka ke lembaga pembiayaan ataupun perusahaan karya internasional

“Bagi bapak ibu yang berminat di market sounding silahkan dibuatkan dokumen untuk dipublikasikan. Saya akan minta tolong PT SMI, Danareksa, Bahana, kita bikin yang bagus company profile, tapi jadi dokumen yang baik nanti kita carikan,” kata Triharyo.

Pemerintah akan mulai bergerak tahun depan. Saat ini masih dilakukan pendataan smelter mana saja yang terlihat mengalami progres baik. Untuk yang progress-nya dibawah 40% akan menjadi prioritas untuk bisa dibantu dari sisi pendanaan.

“Ini lagi didata, yang dibawah 40% tapi tidak hanya itu. Yang sisa juga yang diatas, kami lihat yang benar-benar serius. Kami akan mulai, tahun depan, diantara perusahaan-perusahaan smelter ini dibantu oleh pendanaan,” kata Triharyo.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sejauh ini ada 67 proyek smelter. 17 diantaranya sudah rampung, 13 proyek progresnya antara 40% – 99%, lalu 37 proyek smelter progresnya masih kurang dari 40%. Sementara untuk smelter nikel sampai sekarang ada 41 proyek smelter. 11 diantaranya sudah rampung, kemudian yang progresnya 40% hingga 99% ada 8 proyek kemudian 22 proyek progres pembangunannya kurang dari 40%.(RI)