JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah berhasil menyelesaikan isu-isu utama dalam alih kelola Wilayah Kerja Rokan jelang alih kelola.

Taslim Z Yunus, Sekretaris SKK Migas, mmengatakan keberhasilan ini diharapkan mendukung kelancaran kegiatan yang akan dilakukan PHR pasca alih kelola dan mendukung pencapaian target produksi hulu migas di masa mendatang.

“Kami (Kamis, 5/8)  menyelenggarakan rapat Progress Weekly Meeting Pembahasan Transisi WK Rokan yang terakhir. Sebagian besar isu krusial yang dipantau Tim Alih Kelola WK Rokan telah dapat diselesaikan, sehingga kami berharap PHR sudah dapat memulai kegiatan pada Senin (9/8),” kata Taslim di Jakarta, Sabtu (7/8).

Dalam rapat tersebut, semua pihak mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan selama dua tahun untuk mengawal alih kelola. Sebelumnya, pada hari yang sama juga diselenggarakan Rapat Steering Committee yang dihadiri Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dan jajarannya, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Dirut PHE Budiman Parhusip, Dirut PHR Jaffee Arizon Suardin dan jajarannya serta Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak.

“Ini adalah perjalanan panjang untuk mengawal transisi WK Rokan. Selama 2 tahun kami bekerja sama, sehingga menghasilkan banyak keputusan baik. Atas nama pribadi dan lembaga mengapresiasi PT CPI dan PHR serta orang-orang SKK Migas sendiri, yang berjibaku menghasilkan yang terbaik untuk negeri ini,” kata Taslim.

Taslim mengatakan, keberhasilan alih kelola yang dirancang SKK Migas untuk WK Rokan, dinilai merupakan model alih kelola terbaik, sehingga model tersebut juga akan digunakan oleh SKK Migas sebagai acuan untuk mengawal alih kelola WK lain.

Head of Agreement (HoA) Wilayah Kerja Rokan yang diinisiasi SKK Migas untuk mempertahankan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI telah berhasil merealisasi 103 sumur pengembangan.

Diharapkan kegiatan pemboran yang dilakukan PT CPI ini dapat dilanjutkan oleh PT PHR dengan mengebor 144 sumur pada tahun 2021, sehingga produksi dari wilayah kerja tersebut dapat dipertahankan sebesar 160 ribu barel per hari (bph).

Pengeboran adalah salah satu dari sembilan isu utama yang dipantau Tim Alih Kelola, untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Migrasi data teknis dan operasi dapat diselesaikan setelah PT CPI dan PT PHR menandatangani berita acara. Studi terkait Chemical EOR telah dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga studi dinamik telah dapat diselesaikan. Manajemen kontrak-kontrak yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasi telah dapat diselesaikan, antara lain dengan melakukan mirroring kontrak sebelumnya sehingga kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan telah terkontrak.

Pengadaan listrik dan uap yang menjadi salah satu isu yang diperhatikan, juga telah mendapat solusi terbaik setelah Pertamina bekerjasama dengan PLN untuk menyelesaikan kontrak, termasuk kontrak Pengadaan gas yang digunakan untuk mendukung operasional pembangkit.

Masalah ketenagakerjaan juga dapat diselesaikan sebagian besar pekerja PT CPI ditransfer ke PHR. Proses perizinan dan prosedur operasi juga sudah selesai ditransfer, sehingga dapat digunakan oleh PHR. Masalah lingkungan juga sudah dapat diperoleh kesepakatan sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

“Awal yang baik ini semoga menjadi bekal untuk mengawal operasional WK Rokan di bawah Pengelolaan PHR. Kami berharap, produksi WK Rokan dapat ditingkatkan kembali,” kata Taslim.(RI)